DRPD Desak Pemprov DKI Segera Tetapkan UMP 6,5 Persen

ANGGOTA Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Francine Eustacia menanggapi kenaikan upah minimum 6,5 persen yang diumumkan pemerintah pusat.  Menurutnya itu langkah untuk mencapai keseimbangan antara memperhatikan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha. 

"Angka tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, sambil tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka," jelasnya saat dihubungi awak media, Senin (2/12).

Baca juga : Upah Minimum Naik, Kadin: Perusahaan Jangan Lakukan PHK

Francine mengaku hendak mengawal penyusunan UMP DKI 2025 yang akan dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta. 

"Sebagai anggota Komisi B yang membidangi ketenagakerjaan, saya akan mengawal kebijakan pemerintah pusat ini agar dapat diimplementasikan dengan baik di Jakarta," ucap politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  ini.

Menurutnya, kenaikan UMN 2025 6,5 persen wajar untuk diterapkan para pengusaha. Kesejahteraan pekerja, ujarnya, dijamin melalui program pemerintah pusat lain. 

Baca juga : Upah Minimum Naik 6,5 Persen, DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Pada UMKM dan IKM

"Kenaikan ini akan memperbaiki kesejahteraan buruh kita, apalagi ditambah dengan program makan bergizi gratis yang akan sangat signifikan mengurangi pengeluaran kelompok buruh yang memiliki anak usia sekolah," tutur Francine.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menyatakan penetapan UMN 6,5 persen merupakan angka tengah dari tuntutan buruh dan tuntutan pengusaha.

"Kalau buruh minta dinaikkan 7-10 persen, pengusaha minta 3,5 persen saja. Kalau Mengeri Tenaga Kerja, merasa enam persen bisa. Presiden Prabowo menetapkan 6,5 persen. Ini harus kita syukuri lah," sebutnya melalui pesan singkat.

Baca juga : Penaikan Upah Minimum 6,5 Persen belum Penuhi Kelayakan

Taufik mendorong Pemprov DKI agar menetapkan UMP DKI 2025 yang dapat mengakomodir keinginan pekerja serta pengusaha. Pemprov DKI disebut harus berhati-hati ketika menetapkan UMP tahun depan.

Sebab, banyak program pemerintah pusat pada 2025 yang memotong uang rakyat. Misalnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen, kewajiban Tapera, hingga penghapusan subsidi BBM.

"Memang ini tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat kalau tidak dibarengi dengan kebijakan lain. Misalnya kenaikan pajak 11 jadi 12 persen, BPJS iuran naik, bbm direncanakan naik, iuran Tapera, dan lain-lain," urai politisi PKS tersebut.

"Saya harapkan kebijakan gubernur masing-masing supaya dia berada di tengah-tengah, yaitu dari tuntutan pekerja untuk menaikkan upah setinggi-tingginya dan juga keberatan dari pengusaha. Sehingga saya kira masing-masing provinsi harus melihat detail. Apa nanti membuat klaster, misalnya," imbuh Taufik.

Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta wajib mengakomodir aturan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.  Namun, ia menekankan pentingnya memastikan implementasi kebjakan itu berjalan dengan baik melalui dialog tripartit yang efektif, melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. (H-3)