Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha di Jatim Terkejut

KALANGAN pengusaha di Jawa Timur (Jatim) terkejut dengan rencana pemerintah menaikkan Upah Minimum sebesar 6,5 persen. Para pengusaha menyebut kebijakan kenaikan upah minimum 6,5% itu bisa membuat kinerja dunia usaha dan industri di Jatim terancam.

“Pengusaha masih kesulitan untuk menangani hal tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut akan semakin memberatkan pelaku usaha,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) Andik Dwi Putranto di Surabaya, Rabu (4/12).

Para pengusaha, kata dia, mengaku khawatir kebijakan tersebut bakal berdampak pada keberlangsungan kinerja dunia usaha dan industri di Indonesia, khususnya Jatim. Apalagi, kondisi ekonomi dalam negeri saat ini belum sepenuhnya menguat.

Baca juga : Upah Minimum Naik 6,5 Persen, DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Pada UMKM dan IKM

Jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, berdampak pada daya saing industri akan semakin melemah. Padahal menurutnya, saat ini daya saing Indonesia mulai membaik.

“Kami khawatir dengan adanya kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen ini akan melemahkan daya saing. Padahal pengusaha itu nomor satunya di daya saing. Apalagi pemerintah juga merencanakan kenaikan PPN menjadi sebesar 12 persen. Kalau pengusaha merasa berat, saya khawatir akan ada gelombang PHK karena memang situasinya berat,” tuturnya.

Berdasarkan laporan Global Competitiveness Index tahun 2023 yang dikeluarkan International Institute for Management Development (IMD), peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi ke-44 menjadi ke-34 atau naik 10 tingkat di tingkat global.

Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX: Penaikan Upah Minimum Jadi Stimulus Peningkatan Dunia Usaha

Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap pemerintah kembali mempertimbangkan rencana kenaikan upah minimum tersebut.

“Mungkin kenaikan tidak sebesar 6,5 persen, misalkan tiga persen atau empat persen karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu,” tuturnya.

Selain itu, dengan kenaikan tersebut, menurutnya juga perlu diimbangi dengan kompensasi.

Baca juga : Gubernur Wajib Umumkan UMP 2025 Paling Lambat 11 Desember 2024

“Apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperkuat pengusaha khususnya yang padat karya. Harus ada kompensasi untuk pelaku usaha agar tetap bisa berjalan dan tumbuh,” ucapnya.

Kompensasi menurutnya, bisa dengan memberi stimulus berupa kepastian, kemudahan dan kecepatan berusaha. Biaya siluman juga harus sepenuhnya dihilangkan karena menurutnya, cukup meresahkan dan nilainya juga besar, bisa mencapai 10 persen lebih dari biaya produksi.

“Itu yang perlu ditertibkan sehingga dampak kenaikan upah minimum ini tidak terlalu memberatkan industri dan pengusaha,” katanya.