Pramono Anung Pastikan UMP DKI 2026 Naik, Diumumkan sebelum 24 Desember

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 akan mengalami kenaikan. 

Nantinya, penyesuaian angka kenaikan  tersebut akan dilakukan dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

“Ya pasti ada kenaikan. Karena alpha-nya kan ada range-nya. Sehingga dengan demikian tinggal harus ada kenaikan menyesuaikan dan hitungannya kan bagaimana terhadap inflasi, terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Kita sedang mempersiapkan diri untuk itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/12).

Baca juga : Demo, Para Buruh Iri UMP Karawang dan Bekasi Lebih Besar dari DKI

Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan terkait keputusan Presiden mengenai kebijakan pengupahan. Dengan dasar tersebut, Pemprov akan mengambil posisi sebagai penengah yang adil bagi kepentingan buruh maupun pengusaha.

“Yang kedua mengenai UMP, saya sudah mendapatkan laporan mengenai keputusan Presiden tentang hal itu. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta akan menjadi juri yang adil bagi buruh dan juga pengusaha,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses, Pramono telah meminta jajarannya segera menggelar rapat pembahasan UMP 2026. Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak ingin terlambat dalam penetapan dan bahkan berupaya mendahului jadwal.

Baca juga : Pramono Bakal Lantik Wali Kota Jakbar Baru 

“Saya sudah meminta untuk segera diadakan rapat. Kita tidak boleh terlambat, kita akan mendahului untuk penetapan UMP-nya. Karena memang angkanya kan sudah ada range-nya,” katanya.

Menurut Pramono, ruang penyesuaian UMP sudah jelas karena berada dalam rentang yang telah ditetapkan. Karena itu, tantangan selanjutnya adalah mencari titik temu terbaik antara kemampuan pengusaha dan kebutuhan buruh.

“Sehingga dengan demikian tinggal di range itulah dicari jalan keluar antara pengusaha dengan buruh,” pungkasnya. (H-4)