Polri Harus Tetap di Bawah Presiden agar Tetap Independen

GAGASAN menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI merupakan langkah mundur. Polri diminta tetap independen. 

Wakil Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), Wiryawan membeberkan Polri adalah lembaga negara yang tidak harus berada di bawa naungan kementerian atau lembaga manapun. 

“Kita melihat peran Polri dalam pengamanan Pilkada serentak sangat luar biasa yang bekerja sama dengan TNI. Sehingga pilkada dapat berjalan dengan aman dan damai,” ucap Wiryawan, Minggu (1/12).

Baca juga : Ombudsman: Penjabat Kepala Daerah Harus dari Kalangan Sipil

Polri, kata Wiryawan, harus tetap berdiri sendiri, mengingat peran Polri dalam upaya penegakan hukum, mengayomi dan melindungi masyarakat harus independen tanpa tekanan dari manapun.

Menurutnya , Polri, TNI, BIN, dan Kejaksaan harus berada di bawahpresiden langsung. Karena fungsi penegakan hukum harus benar-benar diketahui oleh presiden tanpa perantara lagi.

Usulan Polri di bawah Kementeraian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi. Hal itu juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra yang menolak usulan institusi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mengenai institusi polisi ditaruh kembali di bawah institusi TNI, ya jelas enggak setuju lah, enggak setuju," kata Soedeson. (P-5)