Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PEMRINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta TA 2025.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, menjelaskan anggaran makan bergizi gratis itu dialokasikan dari dana bagi hasil. Dana bagi hasil tergolong sebagai pendapatan APBD DKI yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
"Dari Rp6 triliun, itu sekitar Rp2 triliunan untuk makan bergizi. Kan itu anggarannya dari Kemenkeu, ucapnya kepada awak media, Kamis (24/10).
Menurut Ima, makan bergizi gratis tersebut rencananya diperuntukan siswa-siswi jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain untuk siswa-siswi, makan bergizi gratis disebut juga diperuntukan ibu hamil.
Ia mengatakan, pemerintah pusat sengaja mengalokasikan Rp6 triliun untuk Pemprov DKI. Dari Rp6 triliun tersebut, Pemprov DKI akan mengalokasikan anggaran itu untuk penanganan banjir, kemacetan, hingga persoalan sampah.
Kata Ima, peruntukkan anggaran triliunan rupiah itu adalah program strategis nasional (PSN) yang terletak di Jakarta dan dinaungi Pemprov DKI.
"Itu memang PSN ya, kayak program2 strategis nasional yang bukan hanya makan siang gratis, ada mengenai kemacetan, banjir, sampah, yang memang berdampak langsung pada nasional," pungkasnya. (J-2)
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Pada Sabtu (23/8) pagi, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 67 mikrogram per meter kubik.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan penataan 55 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang masuk kategori kawasan kumuh pada tahun ini.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Kaukus Muda Betawi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima audiensi Forum Komunikasi RT dan RW Kelurahan Joglo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved