Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMRINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta TA 2025.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, menjelaskan anggaran makan bergizi gratis itu dialokasikan dari dana bagi hasil. Dana bagi hasil tergolong sebagai pendapatan APBD DKI yang didapatkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
"Dari Rp6 triliun, itu sekitar Rp2 triliunan untuk makan bergizi. Kan itu anggarannya dari Kemenkeu, ucapnya kepada awak media, Kamis (24/10).
Menurut Ima, makan bergizi gratis tersebut rencananya diperuntukan siswa-siswi jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain untuk siswa-siswi, makan bergizi gratis disebut juga diperuntukan ibu hamil.
Ia mengatakan, pemerintah pusat sengaja mengalokasikan Rp6 triliun untuk Pemprov DKI. Dari Rp6 triliun tersebut, Pemprov DKI akan mengalokasikan anggaran itu untuk penanganan banjir, kemacetan, hingga persoalan sampah.
Kata Ima, peruntukkan anggaran triliunan rupiah itu adalah program strategis nasional (PSN) yang terletak di Jakarta dan dinaungi Pemprov DKI.
"Itu memang PSN ya, kayak program2 strategis nasional yang bukan hanya makan siang gratis, ada mengenai kemacetan, banjir, sampah, yang memang berdampak langsung pada nasional," pungkasnya. (J-2)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Operasi tersebut diarahkan pada titik-titik krusial pertumbuhan awan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BPBD Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), besok (27/1), BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di DKI Jakarta, Selasa (27/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved