DPRD dan Pemprov DKI Cari Cara agar KJP tak Dihapus Demi Sekolah Swasta Gratis

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menjelaskan pihaknya mencari cara agar alokasi rancangan rancangan APBD tahun depan bisa segera menjalankan pendidikan swasta gratis, tanpa menghapus Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab, menurut Ima, DPRD dan Pemprov DKI bersepakat program sekolah gratis diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI tengah menyusun kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun anggaran 2025.

"Sekolah swasta gratis, itu pasti prioritas. Karena banyak yang sekolah swasta, anak-anak tidak mampu, ya akhirnya mereka terputus," kata Ima kepada wartawan, Senin (14/10).

Sempat terlontar wacana, anggaran sekolah gratis akan diambil dari anggaran penyaluran KJP. Menanggapi hal itu, Ima menyebut pihaknya berupaya agar KJP tetap berjalan, mengingat program bantuan pendidikan tersebut masih sangat dibutuhkan siswa dari kelompok masyarakat tidak mampu.

Sehingga, solusi sementara, eksekutif dan legislatif akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa ditingkatkan dari komposisi APBD.

"Dinas Pendidikan itu kan dapat jatah 27 persen dari APBD. Yang nanti akan ditawarkan kepada pemerintah pusat itu, bisa enggak 27 persennya itu di luar dari gaji-gaji guru? Karena 27 persen itu, kalau sudah masuk gaji-gaji guru, masalah pendidikan di Jakarta nggak akan selesai. Jadi itu yang akan diusahakan ke depan," jelas Ima. (Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia