Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kemudahan warga dalam mengakses informasi bisa memperkuat transparansi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Menurut Heru akses informasi publik bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan demi suksesnya pembangunan di Jakarta.
“Jakarta membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih terbuka dalam upaya menyukseskan program pembangunan,” kata Heru pada seminar tentang keterbukaan informasi publik Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang bertajuk “Akses Informasi Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat” di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat, hari ini.
Baca juga : Heru Tegaskan Warga Kolong Tol Harus Ditata secara Bertahap
Heru pun berharap lewat seminar tentang keterbukaan informasi maka generasi muda termasuk kalangan mahasiswa mahasiswa f dapat semakin menyadari tentang keterbukaan informasi.
Ia juga berharap seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang terdepan dalam kemudahan akses informasi.
Di sisi lain, Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat yang juga hadir dalam seminar tersebut menyoroti tentang belum dibentuknya peraturan daerah (perda) terkait keterbukaan informasi publik.
Baca juga : 64,5% Publik Puas atas Kinerja PJ Gubernur DKI, Kepemimpinan Heru Dinilai Efektif dan Efisien
“Sampai hari ini kita belum memiliki peraturan daerah keterbukaan informasi publik. Jadi secara undang-undangnya, dari pasal 28F bagaimana setiap orang berhak memperoleh informasi dan seterusnya, turunannya adalah undang-undang no.14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Di tingkat daerah provinsi kita di Jakarta itu belum punya perdanya,” kata Harry.
Oleh sebab itu, dengan seminar keterbukaan informasi publik di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dia berharap gagasan resmi tentang pembentukan peraturan daerah keterbukaan informasi publik di Jakarta dapat mengemuka.
“Terutama dari Fakultas Hukum untuk menyampaikan ide dan gagasan. Termasuk juga mungkin naskah akademik yang bisa di dorong lewat legislatif maupun eksekutif. Sehingga Trisakti punya langkah-langkah yang lebih konkret untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Jakarta lewat sistem hukumnya atau perda,” kata Harry.
Harry juga menyampaikan meskipun Jakarta tertinggal dari beberapa provinsi lain yang sudah memiliki peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik, namun ia meyakini bahwa tak ada hal yang terlambat.
“Mungkin Jakarta bisa dimulai dari Fakultas Hukum Trisakti,” ujar Harry.(Ant/P-2)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian melantik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta
Presiden Jokowi telah memberhentikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta dan digantikan Teguh Setyabudi.
Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10) mendatang akan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi terkait masa jabatannya yang akan habis pada Kamis, 17 Oktober 2024 besok.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved