Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan ia sudah menginstruksikan kepada para wali kota administrasi di Ibu Kota untuk menata warga kolong jalan tol maupun kolong jembatan.
Penataan warga yang tinggal di tempat tidak layak tersebut harus dilakukan agar warga bisa hidup lebih manusiawi.
"Hari ini kalau ada lagi penduduk di sana, saya minta para wali kota mencermati itu dan Dinas Sosial akan diturunkan ke sana," tutur Heru dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (18/7).
Baca juga: Harga Ayam Melonjak Hingga Rp90 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jalankan Strategi 4K
Ia meminta agar penataan warga bisa dilakukan secara bertahap. Warga dapat direlokasi ke rusun untuk kemudian area kolong tol dapat dijadikan ruang publik.
"Tapi ketika secara perlahan-lahan pindah ke rusun. Ini harus tetap dijaga ada konsep awal tempat bermain, ada tempat olahraga dan lain-lain. Pemda juga perhatikan," tandasnya.
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov Diminta Batasi ASN Gunakan Kendaraan Pribadi
Sebelumnya, Heru menyebut Pemprov DKI pernah memiliki pengalaman menata kolong tol pada 2009 lalu.
"Tahun 2009-2010 itu pernah melakukan pengosongan kolong tol sepanjang 12 km. Mereka dulu udah dimasukin ke beberapa rumah susun," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI mendata dan memetakan warga di kolong jembatan. Tujuannya agar warga di kolong tol tersebut bisa direlokasi ke rusun agar bisa hidup lebih layak.
Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya warga yang masih tinggal di kolong tol seperti di kolong tol Angke, Jakarta Barat. (Put/Z-7)
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved