Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan ia sudah menginstruksikan kepada para wali kota administrasi di Ibu Kota untuk menata warga kolong jalan tol maupun kolong jembatan.
Penataan warga yang tinggal di tempat tidak layak tersebut harus dilakukan agar warga bisa hidup lebih manusiawi.
"Hari ini kalau ada lagi penduduk di sana, saya minta para wali kota mencermati itu dan Dinas Sosial akan diturunkan ke sana," tutur Heru dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (18/7).
Baca juga: Harga Ayam Melonjak Hingga Rp90 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jalankan Strategi 4K
Ia meminta agar penataan warga bisa dilakukan secara bertahap. Warga dapat direlokasi ke rusun untuk kemudian area kolong tol dapat dijadikan ruang publik.
"Tapi ketika secara perlahan-lahan pindah ke rusun. Ini harus tetap dijaga ada konsep awal tempat bermain, ada tempat olahraga dan lain-lain. Pemda juga perhatikan," tandasnya.
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov Diminta Batasi ASN Gunakan Kendaraan Pribadi
Sebelumnya, Heru menyebut Pemprov DKI pernah memiliki pengalaman menata kolong tol pada 2009 lalu.
"Tahun 2009-2010 itu pernah melakukan pengosongan kolong tol sepanjang 12 km. Mereka dulu udah dimasukin ke beberapa rumah susun," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI mendata dan memetakan warga di kolong jembatan. Tujuannya agar warga di kolong tol tersebut bisa direlokasi ke rusun agar bisa hidup lebih layak.
Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya warga yang masih tinggal di kolong tol seperti di kolong tol Angke, Jakarta Barat. (Put/Z-7)
Warga KTP non-DKI bisa ikut Mudik Gratis DKI Jakarta 2026! Simak syarat pendaftaran, jadwal kluster tujuan, dan lokasi keberangkatan di sini. Kuota bus bertambah!
Pemprov DKI Jakarta menetapkan jam pulang sekolah selama bulan Ramadan paling lambat pukul 14.00 WIB atau pukul 2 siang. Kebijakan ini mengikuti Surat Edaran Bersama (SEB) 3 Menteri
Pemprov DKI Jakarta menegaskan tidak akan menoleransi aksi sweeping restoran selama Ramadan.
Pemprov DKI melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama Ramadan 2026. Larangan diberlakukan lantaran kegiatan tersebut rawan menimbulkan keributan.
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Dharma Jaya memastikan pasokan daging sapi dan ayam aman hingga Idulfitri 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi selama Ramadan.
Pemprov DKI gelar Perayaan Imlek Jakarta 2026 sepanjang Februari–Maret di Bundaran HI, Monas, TMII hingga Kota Tua untuk dorong pariwisata.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved