Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan ia sudah menginstruksikan kepada para wali kota administrasi di Ibu Kota untuk menata warga kolong jalan tol maupun kolong jembatan.
Penataan warga yang tinggal di tempat tidak layak tersebut harus dilakukan agar warga bisa hidup lebih manusiawi.
"Hari ini kalau ada lagi penduduk di sana, saya minta para wali kota mencermati itu dan Dinas Sosial akan diturunkan ke sana," tutur Heru dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (18/7).
Baca juga: Harga Ayam Melonjak Hingga Rp90 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jalankan Strategi 4K
Ia meminta agar penataan warga bisa dilakukan secara bertahap. Warga dapat direlokasi ke rusun untuk kemudian area kolong tol dapat dijadikan ruang publik.
"Tapi ketika secara perlahan-lahan pindah ke rusun. Ini harus tetap dijaga ada konsep awal tempat bermain, ada tempat olahraga dan lain-lain. Pemda juga perhatikan," tandasnya.
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov Diminta Batasi ASN Gunakan Kendaraan Pribadi
Sebelumnya, Heru menyebut Pemprov DKI pernah memiliki pengalaman menata kolong tol pada 2009 lalu.
"Tahun 2009-2010 itu pernah melakukan pengosongan kolong tol sepanjang 12 km. Mereka dulu udah dimasukin ke beberapa rumah susun," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI mendata dan memetakan warga di kolong jembatan. Tujuannya agar warga di kolong tol tersebut bisa direlokasi ke rusun agar bisa hidup lebih layak.
Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya warga yang masih tinggal di kolong tol seperti di kolong tol Angke, Jakarta Barat. (Put/Z-7)
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Seharusnya, lanjut Bun, Pemprov DKI siap siaga sejak awal. Termasuk apel siaga dan persiapan teknis lainnya.
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved