Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan ia sudah menginstruksikan kepada para wali kota administrasi di Ibu Kota untuk menata warga kolong jalan tol maupun kolong jembatan.
Penataan warga yang tinggal di tempat tidak layak tersebut harus dilakukan agar warga bisa hidup lebih manusiawi.
"Hari ini kalau ada lagi penduduk di sana, saya minta para wali kota mencermati itu dan Dinas Sosial akan diturunkan ke sana," tutur Heru dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (18/7).
Baca juga: Harga Ayam Melonjak Hingga Rp90 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jalankan Strategi 4K
Ia meminta agar penataan warga bisa dilakukan secara bertahap. Warga dapat direlokasi ke rusun untuk kemudian area kolong tol dapat dijadikan ruang publik.
"Tapi ketika secara perlahan-lahan pindah ke rusun. Ini harus tetap dijaga ada konsep awal tempat bermain, ada tempat olahraga dan lain-lain. Pemda juga perhatikan," tandasnya.
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov Diminta Batasi ASN Gunakan Kendaraan Pribadi
Sebelumnya, Heru menyebut Pemprov DKI pernah memiliki pengalaman menata kolong tol pada 2009 lalu.
"Tahun 2009-2010 itu pernah melakukan pengosongan kolong tol sepanjang 12 km. Mereka dulu udah dimasukin ke beberapa rumah susun," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI mendata dan memetakan warga di kolong jembatan. Tujuannya agar warga di kolong tol tersebut bisa direlokasi ke rusun agar bisa hidup lebih layak.
Hal itu dikatakannya menanggapi banyaknya warga yang masih tinggal di kolong tol seperti di kolong tol Angke, Jakarta Barat. (Put/Z-7)
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menurutnya, saling bantu antara daerah ini perlu dilakukan guna memudahkan menyelesaikan sebuah permasalahan.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved