Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KORBAN terduga perundungan atau bullying terhadap siswa SMA Binus School Simprug RE (16) mengaku salah satu pelaku yang merundungnya memiliki ayah yang berporfesi sebagai ketua umum (ketum) partai politik (parpol). Hal ini disampaikannya saat audiensi dengan Komisi III DPR.
"Mereka mengatakan kepada saya, 'lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita tidak bully di sini. Lu harus bisa ngelayanin kita semua. Lu tahu enggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai. Bapak dia DPR. Bapak dia MK'," kata RE di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).
RE tak menjelaskan sosok ketua partai itu. Namun, terdapat ucapan dari terduga pelaku lain dan RE merasa terancam.
Baca juga : DPR: Ratusan Laporan Bullying PPDS Tidak Bisa Dianggap Remeh, Beri Efek Jera pada Pelaku
"Lalu, sahabat dari ketua geng ini mengakui, 'lu jangan macem-macem. Bapak gue ketua partai sekarang.' Bapak yang berinisial A. Anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada saya," ujar RE.
RE mengatakan mendapat ancaman dari kelompok atau geng yang melakukan bullying. Bahkan, dia diancam dijadikan tumbal.
"Ketua geng dan anggota geng itu selalu mendatangi saya secara beramai-ramai. Mereka selalu mengancam saya. Mulai dari saya pertama diancam untuk menjadi tumbal," jelas dia.
Baca juga : DPR RI Desak Kemendikbud-Ristek Cari Solusi Guna Cegah Perundungan di Lingkungan Pendidikan
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang memimpin rapat, bertanya nama geng yang kerap merundung RE. Namun, RE mengaku tak tahu nama geng tersebut.
"Saya tidak tahu nama geng apa itu karena saya murid baru di sana dan saya itu tidak punya siapa-siapa di sana," kata RE.
RE juga mengaku mendapat tindakan pelecehan. Kemaluannya dipegang di hadapan siswa lain.
Baca juga : Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es
"Saya dari awal, kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Kemaluan saya dipegang, pantat saya dipegang, di depan kelas, di muka umum," ujar RE.
Dia yakin pelecehan itu terekam kamera pengintai atau cctv. Tindakan tak dibenarkan itu terjadi pada November 2023.
"Bahkan banyak CCTV di sana, saya yakin itu pasti banyak CCTV di sana. Di bulan November tanggal hari pertama saya sekolah, di hari berikutnya diperlakukan seperti itu," jelas RE.
Baca juga : Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Dinilai Penting Cegah Perundungan
Sebelumnya, SMA Binus School Simprug Jakarta membantah laporan perundungan dan pelecehan seksual. Bantahan ini disampaikan usai seorang siswa melaporkan empat temannya atas tindakan perundungan dan pelecehan seksual ke Polres Jakarta Selatan.
Dalam laporannya itu disebutkan perundungan terjadi di sekolah pada 30 dan 31 Januari 2024. Korban melaporkan empat terduga pelaku berinisial K, L, C, dan K.
Berdasarkan CCTV yang ada, di sana kami lihat itu tidak ada pengoroyokan, tidak ada bullying, tidak ada pelecehan seksual, kecuali peristiwa itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh sekolah dan itu hanya bisa dijelaskan oleh para pihak siswa," kata Kuasa Hukum SMA Binus School Simprug, Otto Hasibuan, baru-baru ini. (P-5)
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa satuan pendidikan harus ramah anak, sehingga anak mendapatkan haknya atas pendidikan secara utuh.
Hati-hati, istilah 'Good Boy' kini punya makna negatif di kalangan remaja. Simak bagaimana tren TikTok ini menjadi bentuk perundungan baru di sekolah.
Kemenkes mengungkapkan temuan senior yang merupakan peserta PPDS Unsri melakukan perundungan atau bullying pada juniornya dengan memeras Rp15 juta per bulan
Merespons bullying, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar 'Gen Z Fest: The Next Wave of Digital Natives' di Jakarta (18/12)
Data UPT PPA DKI Jakarta menunjukkan, hingga 19 Desember 2025 terdapat 2.182 pengaduan. Kekerasan psikis menempati urutan tertinggi dengan 1.059 kasus.
ALIANSI Peduli Anak Indonesia mendesak diwujudkannya sekolah yang aman bagi anak dan bebas dari bullying atau perundungan. Hal itu disuarakan melalui aksi damai dan teatrikal.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved