Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
AKSI unjuk rasa kembali dilanjutkan meski revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibatalkan. Massa dari berbagai elemen masyarakat memadati depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jumat (23/8).
Pantauan Media Indonesia di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah massa aksi menyampaikan pendapatnya.
Pada pukul 13.00 WIB, perwakilan budayawan dari Poros Jakarta sudah menyampaikan aspirasi dengan berdoa bersama.
Baca juga : Komnas HAM Sesalkan Penangkapan 159 Peserta Unjuk Rasa Kemarin
Kemudian, pada pukul 14.30 WIB, elemen mahasiswa kembali menggeruduk gedung KPU. Meski terhalang beton penjaga, rombongan mahasiswa tetap hadir.
Rombongan mahasiswa yang mengenakan almamater berwarna biru dongker datang dengan membawa spanduk bertuliskan "Undira Bergerak Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi".
Tidak berselang lama, rombongan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (BEM STFT) Jakarta juga hadir dan memadati Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Baca juga : Adian Napitupulu Sebut Puluhan Pendemo Ditangkap, Polisi Klaim tidak Ada
Dalam tuntutannya, BEM STFT Jakarta mendesak DPR RI menghentikan setiap manuver politik yang bertujuan mengesahkan revisi UU Pilkada yang menabrak judicial review dan konstitusi.
Kedua, meminta Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan menghormati konstitusi, terutama mengakui finalitas putusan MK.
Ketiga, KPU melaksanakan Pilkada sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. demi berlangsungnya proses demokrasi yang sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia. (P-5)
Akan terus berlangsungkah perlawanan rakyat terhadap kekuasaannya yang tinggal dua bulan lagi berakhir?
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Serikat buruh akan memastikan bahwa Pj Gubernur tidak mengubah rekomendasi kenaikan UMK dari wali kota dan bupati.
Mereka bergerak ke kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung untuk bergabung bersama buruh dari daerah lainnya seperti Cianjur, Sukabumi, Depok dan Bogor.
Dalam aksi turun ke jalan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2), mahasiswa mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR dinilai merupakan hasil dari gerakan massa yang turun ke jalan menyatakan penolakan.
RAPAT pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tingkat provinsi sempat diwarnai aksi demonstrasi.
ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak program iuran Tapera di depan Istana, Jakarta hari ini, Kamis (6/6)
penyesuaian layanan pada koridor 1 (Blok M - Kota) dan layanan Non BRT rute 1A (Pantai Maju - Balaikota).
Ratusan masa aksi dari kalangan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat. Salah satu tuntutanya yakni mendesak pemerintah mencabut peraturan tentang Tapera
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Polda Metro Jaya untuk melepaskan para pendemo yang ditangkap pada saat aksi penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved