Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PULUHAN orang lulusan Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dicoret dari daftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024-2025. Nama puluhan lulusan dicoret dari kepesertaan didik baru lantaran korupsi nilai rapor jalur prestasi.
Koordinator yang sekaligus Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Depok Mamad Mahpudin menjelaskan, puluhan lulusan SMP korupsi nilai rapor jalur prestasi rapor. Mereka sudah dicoret dan dikeluarkan dari SMA Negeri. " Sekarang mereka tak bersekolah lagi di SMA Negeri, mereka sudah dikeluarkan," tandas Mamad, Rabu (17/7).
Ia melanjutkan, puluhan lulusan SMP jalur prestasi rapor yang namanya dibatalkan dan didelet itu, sebelumnya telah diterima sebagai peserta didik baru di 8 SMAN di Kota Depok tahun ajaran 2024-2025.
Baca juga : Korupsi Jual Beli Nilai Rapor Demi Lulus PPDB Diduga Terjadi di SD Negeri Kota Depok
Terdiri dari SMAN 1, sebanyak 21 orang, SMAN 2, sebanyak 2 orang, SMAN 3 sebanyak, 5 orang, SMAN 4 sebanyak, 1 orang, SMAN 5 sebanyak, 4 orang, SMAN 6 sebanyak, 9 orang
SMAN 12 sebanyak, 5 orang dan SMAN 14 sebanyak, 4 orang total 51 orang.
"Saya sudah instruksikan kepada 8 kepala sekolah, agar ke-51 orang digantikan segera dengan siswa peringkat kedua jalur prestasi rapor atau yang tersingkir dari PPDB online tahun ajaran 2024-2025," tegas Mamad.
Baca juga : Tertipu Calo PPDB, Orang Tua Murid Nangis Sudah Bayar Puluhan Juta tapi Anaknya Tak Lolos ke SMAN 4 Depok
Mamad yang juga Kepala SMAN 4 Kota Depok itu, menjelaskan, di-delete-nya ke- 51 peserta didik baru yang sempat diterima di 8 SMAN Kota Depok karena nilai rapor semester SMP-nya dicurigai.
"Nilai rapor mereka pada semester akhir melompat tinggi. Artinya tidak wajar jika dibandingkan dengan prestasi nilai rapor sebelumnya," ungkapnya.
Saat ini, lanjut Mamad, nama ke-51 peserta didik baru lulusan SMP tersebut telah dihilangkan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Baca juga : Perkumpulan Warga Miskin Laporkan Carut Marut PPDB SMA Depok ke Jokowi
"Nama peserta didik baru yang melakukan kecurangan nilai rapor atau produk cuci rapor SMP asal itu telah diputihkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi atau Kemendikbud Ristek," tandas fia.
Sebelum diputihkan, jelas dia, Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek terlebih dahulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah dan jajaran, bersama delapan kepala sekolah SMAN terdampak, dan Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi.
"Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan 8 Kepala SMAN terdampak dipanggil dan diperiksa pada Jumat (12/7)," ujar Mamad.
Baca juga : Belum Diakomodasi, Puluhan Emak-Emak di Depok kembali Gelar Aksi Tuntut Kepastian PPDB
Mamad menambahkan ke- 51 peserta didik ini berasal dari SMP-SMP Negeri yang ada di Kota Depok. "Saat ini pihak Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek masih terus mengevaluasi nilai rapor siswa-siswi lulusan SMP yang diterima sebagai peserta didik baru di 15 SMAN dan 4 SMK N Kota Depok," sambungnya.
Dan, jika masih ada temuan baru, Mamad menegaskan kursi mereka di SMAN atau SMKN akan digantikan nama-nama peserta didik baru jalur prestasi yang ada di sistem PPDB jalur prestasi satuan pendidikan.
"Penggantinya adalah peserta didik nomor urut dibawahnya pada jalur prestasi rapor. Sudah terdata di Kemdikbud Ristek," tutupnya (KG/Z-7)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota untuk SMA negeri 4 sebanyak 432 kursi.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
DUA kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memicu diskusi luas mengenai arah pendidikan dasar di Indonesia.
Cari tahu jadwal lengkap pendaftaran SPMB Jakarta 2025 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Simak tanggal prapendaftaran, pengajuan akun, dan jalur seleksi terbaru di sini.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dan menyambut baik atas upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB.
Pada saat melihat SPMB, ada satu hal yang menarik di mana jalur zonasi berubah menjadi jalur domisili.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai sistem anyar penerimaan siswa yaitu Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak menyelesaikan masalah yang mengakar di sistem Pendidikan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved