Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Menggapai hal tersebut, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan kota Jakarta merupakan provinsi dengan anggaran terbesar di Indonesia. Menurutnya yang saat ini dibutuhkan justru fokus dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Yang dibutuhkan adalah fokus penggunaan APBD yang tepat sasaran sesuai target kota (global cities index)," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (9/7).
Baca juga : Pilgub Jakarta Tetap Bertaji Meski tak Berstatus Ibu Kota Lagi
Ia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2025 dan RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 harus tergambarkan rincian APBD yang akan digunakan untuk mengatasi persoalan seperti kemacetan, banjir dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Disamping itu program-program terkait dengan pemenuhan indeks kota global juga harus ditingkatkan," jelasnya.
Senada, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna juga masih mempertanyakan kejelasan Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan angka Rp600 triliun sebagai kota global.
Baca juga : Melepaskan Status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta Fokus Menjadi Kota Global
"Jadi kota global itu apa yang ingin dicapai indikator apa dulu, visi pencapaianya apa saja bidang transportasi, bidang sosial, ekonomi, bidang infrastruktur," ujarnya.
"Harus jelas dulu prioritasnya bagaimana, kalau misalnya prioritas sudah jelas, maka pertanyaan lebih lanjut itu apa yang dilakukan untuk mencapai bidang-bidang tersebut," imbuh dia.
Dibandingkan mengejar target Rp600 triliun yang masih belum dijelaskan apa Indikatornya, lebih baik mengoptimalkan penggunaan APBD yang sudah ada setiap tahunnya.
Baca juga : Pemerintah Jakarta Menunggu Aturan Turunan UU DKJ Sambil Mempersiapkan Kota Global
"Makanya pak Sekda harus menjabarkan 600T apa sih yang dibutuhkan, kita tidak tahu apa yang harus diraih oleh pemprov untuk mencapai angka itu, apa yang harus menjadi prioritas, itu belum dijelaskan," jelasnya.
Sementara, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Wibi Andrino mengatakan pihaknya masih belum diberikan paparan lengkap terkait kalkulasi dari Bappeda mengenai kota global.
"Rp600 T itu komponen apa saja. Saya rasa perlu segera dijelaskan oleh pemprov," jelasnya.
Baca juga : Pergerakan Ekonomi selama Mudik Lebaran Diperkirakan Rp385 Triliun
Menurutnya, jika memang angka tersebut menjadi patokan sebuah kota global, tentu tidak hanya bisa berharap dari APBD.
"Perlu pembahasan yang mendetail dari mana sumber pendapatan lain ya utk menutupi target kota jakarta sebagai kota global,"ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi NasDem ini mengungkap APBD DKI Jakarta yang saat ini mencapai Rp86 triliun bisa dimaksimalkan untuk menyejahterakan warga Jakarta.
"Apakah Rp86t cukup mensejahterakan rakyatnya. Hal ini tentu tidak bisa hanya dilihat dari angkat tapi bagaimana alokasi 86t ini bisa tepat sasaran dan menyentuh kepada program program yang dibutuhkan oleh masyarakat," pungkasnya. (Far/Z-7)
Chico ini mengaku bersyukur dengan pengalaman pendidikannya di sekolah Katolik sejak SD hingga SMP, yang membuatnya memahami betul pentingnya toleransi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang mempercepat transformasi pembangunan kota dengan tiga pilar utama dan minta pihak swasta bersinergi
Kegiatan yang digelar oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta bersama Ikatan Alumni SMAN 3 Jakarta ini diikuti oleh sekitar 200 kendaraan roda empat.
Bank Jakarta bersama PMI DKI Jakarta membangun instalasi biodigester yang mengolah limbah domestik secara anaerob hingga menghasilkan biogas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengusaha muda
Realisasi investasi di Jakarta terus menunjukkan tren positif.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved