Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Menggapai hal tersebut, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan kota Jakarta merupakan provinsi dengan anggaran terbesar di Indonesia. Menurutnya yang saat ini dibutuhkan justru fokus dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Yang dibutuhkan adalah fokus penggunaan APBD yang tepat sasaran sesuai target kota (global cities index)," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (9/7).
Baca juga : Pilgub Jakarta Tetap Bertaji Meski tak Berstatus Ibu Kota Lagi
Ia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2025 dan RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 harus tergambarkan rincian APBD yang akan digunakan untuk mengatasi persoalan seperti kemacetan, banjir dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Disamping itu program-program terkait dengan pemenuhan indeks kota global juga harus ditingkatkan," jelasnya.
Senada, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna juga masih mempertanyakan kejelasan Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan angka Rp600 triliun sebagai kota global.
Baca juga : Melepaskan Status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta Fokus Menjadi Kota Global
"Jadi kota global itu apa yang ingin dicapai indikator apa dulu, visi pencapaianya apa saja bidang transportasi, bidang sosial, ekonomi, bidang infrastruktur," ujarnya.
"Harus jelas dulu prioritasnya bagaimana, kalau misalnya prioritas sudah jelas, maka pertanyaan lebih lanjut itu apa yang dilakukan untuk mencapai bidang-bidang tersebut," imbuh dia.
Dibandingkan mengejar target Rp600 triliun yang masih belum dijelaskan apa Indikatornya, lebih baik mengoptimalkan penggunaan APBD yang sudah ada setiap tahunnya.
Baca juga : Pemerintah Jakarta Menunggu Aturan Turunan UU DKJ Sambil Mempersiapkan Kota Global
"Makanya pak Sekda harus menjabarkan 600T apa sih yang dibutuhkan, kita tidak tahu apa yang harus diraih oleh pemprov untuk mencapai angka itu, apa yang harus menjadi prioritas, itu belum dijelaskan," jelasnya.
Sementara, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Wibi Andrino mengatakan pihaknya masih belum diberikan paparan lengkap terkait kalkulasi dari Bappeda mengenai kota global.
"Rp600 T itu komponen apa saja. Saya rasa perlu segera dijelaskan oleh pemprov," jelasnya.
Baca juga : Pergerakan Ekonomi selama Mudik Lebaran Diperkirakan Rp385 Triliun
Menurutnya, jika memang angka tersebut menjadi patokan sebuah kota global, tentu tidak hanya bisa berharap dari APBD.
"Perlu pembahasan yang mendetail dari mana sumber pendapatan lain ya utk menutupi target kota jakarta sebagai kota global,"ujarnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi NasDem ini mengungkap APBD DKI Jakarta yang saat ini mencapai Rp86 triliun bisa dimaksimalkan untuk menyejahterakan warga Jakarta.
"Apakah Rp86t cukup mensejahterakan rakyatnya. Hal ini tentu tidak bisa hanya dilihat dari angkat tapi bagaimana alokasi 86t ini bisa tepat sasaran dan menyentuh kepada program program yang dibutuhkan oleh masyarakat," pungkasnya. (Far/Z-7)
JFF 2025 juga menjadi tonggak menuju perayaan 500 tahun Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan salah satu dari 20 kota global terdepan.
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi sedang berbenah demi mendukung transformasi Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mendorong transformasi menyeluruh Bank DKI sebagai bagian dari strategi besar menjadikan Jakarta sebagai salah satu dari 50 kota global terbaik di dunia.
Jakarta berupaya mengakselerasi peringkat Jakarta dalam indeks kota global atau Global City Index (GCI) dari semula posisi 74 menjadi 58 dalam lima tahun.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank DKI, termasuk yang memiliki peran strategis dalam memperkuat sektor ekonomi sebagai salah satu pilar utama pembangunan Jakarta.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved