Diundang ke Markas PBB, Pramono: Jakarta Harus Naik Kelas Jadi Kota Global

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, menghadiri sesi pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat

Kehadiran Pramono dalam forum internasional bergengsi ini menandai momen bersejarah bagi Jakarta, karena untuk pertama kalinya Gubernur DKI diundang secara resmi oleh PBB untuk terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global. 

Adapun forum ini merupakan panggung strategis bagi para pemimpin dunia, diplomat, dan kepala pemerintahan daerah untuk membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) dan tantangan global yang tengah dihadapi. 

Baca juga : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Hadiri Forum HLPF PBB 2025, Dorong Diplomasi Kota Global

Kehadiran Jakarta dalam forum ini mencerminkan pengakuan internasional atas transformasi kota menuju kota global yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

"Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kamu untuk aktif dalam diplomasi global," ujar Pramono melalui keterangan tertulis, Selasa (15/7)

Ia menambahkan bahwa Jakarta tengah menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas.

Baca juga : Cakupan Imunisasi Bayi Dunia Stabil, tapi Kesenjangan dan Misinformasi Ancam Jutaan Anak

Kehadiran di kantor PBB sejalan dengan inisiatif Jakarta sebagai Asean Hub, yang mendorong posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama dan inovasi kawasan Asean. Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif.

Sementara itu, kehadiran Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menunjukkan dukungan kepada keikutsertaan kepala daerah dalam forum seperti HLPF sebagai bukti konkret bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh entitas sub-nasional yang semakin diperhitungkan secara global.

Partisipasi Gubernur Jakarta ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius dalam mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi kota-kota lain di Indonesia untuk lebih aktif dalam jaringan kota dunia seperti C40, UCLG, dan ICLEI.

HLPF 2025 berlangsung pada 14-23 Juli dengan tema Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind. 

Sebanyak 37 negara dijadwalkan menyampaikan Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Reviews/VNRs), termasuk Indonesia, yang akan memaparkan capaian, tantangan, serta praktik baik dalam implementasi SDGs di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. (Far/P-2)