Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua III DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy meminta agar pelaku atau pemain judi online (judol) direhabilitasi. Pemerintah Kota Bogor disarankan segera berkoordinasi dengan rumah sakit yang memiliki fasilitas rehabilitasi.
Sebelumnya, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kecamatan Bogor Selatan menjadi salah satu wilayah yang terbanyak warganya terpapar judi daring.
Di sisi lain, terang dia, jika menangkap seluruh pemain judi online yang ada di Kota Bogor hal itu tentu tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kendati demikian, Rusli menilai langkah Polresta Bogor Kota meringkus orang-orang yang mempromosikan judol sudah benar.
Baca juga : Polres Bogor Kota Ajukan Pemblokiran 27 Situs Judi Online ke Kominfo
"Kalau warga yang ditangkap karena main kan enggak menyelesaikan masalah. Mereka harus direhabilitasi karena sudah kecanduan. Langkah polres dalam melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mempromosikan dan menyebarluaskan sudah benar, dan kami akan mendukung penuh hal tersebut," kata Rusli, Jumat (28/6).
Edukasi berkelanjutan secara masif, menurut dia, menjadi kunci penting dalam hal pencegahan kembali merebaknya fenomena judi online di Kota Bogor. Kerja sama antara perangkat wilayah mulai dari kecamatan, kelurahan, RW, RT dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan untuk menanggulangi situasi luar biasa ini.
"Jadi ada tiga poin penting yang harus dijalankan, yakni memutus akses situs judi online yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah pusat, menyiapkan payung hukum yang jelas, dan ketiga, peran serta seluruh stakeholder dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pencegahan dan penanggulangan kasus judi online."
Baca juga : Pemkot Bogor Bentuk Satgas dan Keluarkan Edaran Larangan Judi Online
Terkait laporan atau data dari PPATK, pimpinan DPRD Kota Bogor, imbuhnya, akan melakukan kajian. Saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang meminta data dan laporan tersebut ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, menilai perlu diambil langkah strategis dalam menyikapi fenomena judi online, khususnya di Kecamatan Bogor Selatan.
"Pemkot Bogor sudah bersurat ke (pemerintah) pusat meminta data dan laporan secara konkret. Nanti saat data-data tersebut sudah diterima, tentu akan langsung kami bahas secara komprehensif," ujarnya.
Baca juga : Promosikan Judi Online, Selebgram di Bogor Ditangkap Polisi
Dadang mengaku sudah berkoordinasi dengan Camat Bogor Selatan dan stakeholder di tingkat Kecamatan Bogor Selatan untuk menyiapkan langkah strategis sebagai bentuk penanggulangan awal fenomena judi online.
Berdasarkan hasil koordinasi, ungkap Dadang, tingginya nilai transaksi yang terjadi dan banyaknya jumlah pemain judi online diakui oleh pihak aparatur di wilayah bahwa sebelumnya tidak pernah terdeteksi. Oleh karena itu perlu dilakukannya pemetaan dan sosialisasi secara masif kepada seluruh warga.
"Ini akan dilihat dimana saja titik-titiknya, bagaimana kita menelaah data tersebut tapi sosialisasi langsung sudah dilakukan kepada warga baik melalui aparatur wilayah maupun saya pribadi sebagai wakil rakyat," pungkasnya. (J-2)
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
Di samping melakukan penindakan, Polri juga melakukan pencegahan. Jenderal Listyo menyebut pihaknya mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
PASANGAN Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos dan Sarbin Sehe, menandai lembar baru dalam sejarah politik di Maluku Utara
Tempat rehabilitasi milik swasta itu meminta uang dalam jumlah yang besar kepada masyarakat yang ingin melakukan rehabilitasi, termasuk para pengguna narkoba.
KUHP baru juga menambahkan ketentuan yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana
Ia menuturkan kesadaran para pengguna narkotika untuk melapor merupakan kewajiban atau hak yang diberikan oleh UU kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk diberikan perawatan oleh negara.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom menegaskan bahwa pengguna narkoba yang melaporkan dirinya tidak boleh dihukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved