Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TENSI politik jelang Pilkada 2024 di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) belakangan makin memanas. Panasnya suhu politik ditandai dengan pencabutan fasilitas yang diberikan negara kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Supian Suri, bakal calon wali kota tersebut.
Fasilitas yang dicabut dari Supian Suri salah satunya pengawal atau ajudan yang diberi tugas mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan kedinasan.
Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri mengakui tak mempunyai ajudan lagi terhitung sejak 1 Juni 2024. "Per 1 Juni 2024 saya tidak mempunyai ajudan lagi, " katanya Senin (3/6).
Baca juga : Parpol di Depok Desak Wali Kota Tak Cawe-Cawe dan Tak Salah Gunakan Kekuasaan di Pilkada 2024
Diketahui, Supian Suri akan maju sebagai kandidat kepala daerah di Pemilihan Wali Kota Depok 2024. Dalam memuluskan rencananya sebagai bakal calon wali kota, Supian Suri diusung tujuh partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD. Masing-masing PSI, PDIP, PKB, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat.
Tetapi belum pendaftaran di KPU, Pemerintah Kota Depok menarik fasilitas yang digunakan dia melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Padahal, belum menerima surat resmi cuti luar tanggungan negara (CLTN) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun Pemerintah Kota Depok.
Supian mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan CLTN, namun balasan dari surat permohonan cuti itu belum diterima dia dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Baca juga : PKS Berpeluang Usung Wali Kota Depok Maju Pilgub Jabar
"Tetapi per 1 Juni saya sudah tidak boleh menggunakan fasilitas, salah satunya ajudan itu," ujar Supian Suri.
Supian mengaku telah berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok terkait balasan pengajuan surat CLTN. Namun belum keluar.
"Dengan belum adanya surat balasan CLTN, maka secara otomatis jabatan Sekda Depok masih melekat pada diri saya.
Baca juga : Jadi Calon Wali Kota, Sekda Depok Siap Lepas ASN
Tapi informasi dari protokol, saya udah enggak boleh dapat fasilitas ajudan dan yang lainnya, informasi seperti itu,” ucap Supian.
Dia mengaku tidak mempermasalahkan penarikan ajudan maupun fasilitas lainnya, meskipun surat CLTN belum diterima.
Selain CLTN, kata dia, Pemerintah Kota Depok juga harus mengeluarkan surat pemberhentian Supian Suri dari jabatan Sekda Kota Depok.
Baca juga : Ribuan Pedagang Dukung Supian Suri Maju Pilkada Depok 2024
“Dua surat ini yakni CLTN dan pemberhentian dari Sekda, saya belum terima,” jelas Supian.
Atas dasar tersebut, Supian Suri seharusnya masih menjabat sebagai Sekda Kota Depok dan masih mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), kata Supian, dirinya baru dapat berhenti apabila telah ditetapkan sebagai calon Wali Kota Depok.
"Teman-teman Sekda Kota dan Kabupaten telepon saya, kenapa pakai CLTN segala, saya bilang enggak apa-apa saya ikuti tempuh dua hal ini,” terang Supian (Z-8)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Teddy saat itu hadir mengenakan baju berwarna biru muda yang merupakan seragam pendukung Prabowo-Gibran. Ia juga tertangkap kamera mengacungkan dua jari.
Netralitas Mayor Teddy dipertanyakan karena hadir dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Gibran saat debat capes perdana pada Selasa (12/12) lalu.
TNI menyatakan, Mayor Teddy Indra Wijaya hanya ajudan Prabowo Subianto yang mengikuti kegiatan Menteri Pertahanan. Dugaan pelanggaran netralitas TNI itu jadi sorotan publik.
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan ajudan Firli Bahuri Jumat (13/10).
Daniel Aditya Jaya menyatakan siap diperiksa terkait kematian ajudannya, Brigadir Setyo Herlambang yang diduga tewas saat membersihkan senjata.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved