Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk mendalami netralitas ajudan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya.
Netralitas Teddy dipertanyakan karena hadir dalam barisan pendukung pasangan Prabowo-Gibran saat debat capes perdana pada Selasa (12/12) lalu.
"Nanti netralitasnya kita akan sambungkan ke teman-teman Mabes TNI," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (19/12).
Baca juga : TNI: Mayor Teddy Hanya Ajudan yang Ikuti Kegiatan Menhan Prabowo
Bagja menyebut, pihaknya sedang mengkaji hal itu meskipun telah menyimpulkan bahwa Teddy tidak terlibat dalam tim atau pelaksana kampanye pasangan Prabowo-Gibran. Kendati demikian, netralitas personel TNI aktif itu dipertanyakan lantaran duduk dalam barisan tim kampanye Prabowo-Gibran saat debat capres.
Dalam acara debat capres yang digelar di Kantor KPU RI, Jakarta, itu, Teddy juga mengenakan baju biru dan mengacungkan dua jari layaknya pendukung Prabowo-Gibran yang lain.
Bagja mengingatkan, selain sebagai capres, Prabowo juga merupakan Menteri Pertahanan aktif. Berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, pejabat aktif dilarang mendapatkan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan saat sedang cuti kampanye.
Baca juga : Bawaslu Bakal Sampaikan Dugaan Pelanggaran Netralitas Ajudan Prabowo ke Panglima TNI
Berdasarkan nota kesepahaman antara Bawaslu dan TNI, Bagja menyebut pihaknya bakal memproses masalah netralitas prajurit ke Mabes TNI. Meski pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan personel TNI/Polri berada di Bawaslu, penghukumannya diserahkan ke lembaga masing-masing.
"Dalam penghukumannya ataupun Mabes TNI (nanti) menyatakan bahwa itu melanggar netralitas atau kode etik TNI, maka diserahkan kepada Mabes TNI. Karena yang bersangkutan adalah anggota TNI aktif," tandas Bagja.
Terpisah, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menegaskan bahwa Teddy tidak mewakili institusi TNI saat hadir dalam debat capres perdana pekan lalu. Kehadiran Teddy, sambung Julius, juga tidak dalam kepentingan pribadi, melainkan tugas ajudan yang mengikuti kegiatan Menhan.
"Ajudan selalu melekat ikut kegiatan Menhan, yang bersangkutan hanya menjalankan tugas sebagai ajudan, tidak lebih," kata Julius. (Z-4)
Dari penelusuran awal, Bawaslu mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18.275.000 yang diduga akan digunakan untuk mempengaruhi pemilih.
KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Riza Nasrul Falah, ditangkap polisi lantaran ketahuan mengonsumsi narkotika jenis sabu
Ketidaknetralan penjabat negara juga berpotensi terjadi saat proses PSU Pilkada 2024. Hal ini diharapkan jadi fokus.
Ketua Bawaslu Rahmad Bagja mengingatkan potensi praktik politik uang saat proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Pasalnya, kampanye akan digelar saat bulan Ramadan.
Lebih lanjut, Rahmat menambahkan bahwa sebanyak 30 orang pengawas mengalami sakit berat, 30 orang sakit ringan, 26 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan.
Ttindak lanjut itu dilakukan Bawaslu dengan merekomendasikan ratusan pelanggaran itu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
MENTERI Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG) mengemukakan kenaikan pangkat Seskab Teddy Indra Wijaya dari mayor ke letnan kolonel (letkol) tak menyalahi aturan.
KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menegaskan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya tak perlu mundur dari jabatannya di TNI AD.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons soal polemik Letkol Teddy Indra Wijaya yang menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai Seskab masih berada di bawah Sekmil, sehingga Seskab Teddy tidak perlu pensiun dini dari TNI.
Beberapa pejabat TNI yang menjadi perhatian masyarakat adalah Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
IMPARSIAL mengkritik kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol).kenaikan pangkat tersebut dinilai politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved