Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DINAS Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan bertema Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan itu digelar di Kantor Walikota Jakarta Barat dan dihadiri puluhan human resources (HR) dari berbagai perusahaan.
Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk menyosialisasikan PP 36 dan PP 51 tentang formula penghitungan upah minimum, penetapan dan pemberlakuan upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah.
"Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari komitmen Disnakertransgi Jakarta Barat untuk meningkatkan pemahaman dan transparansi mengenai kebijakan pengupahan, serta memperkuat mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga implementasi kebijakan upah minimum dapat berjalan dengan baik dan efektif," kata CEO Ekrutes.id Agung Probosutejo.
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Imbau Perusahaan Tertib Administrasi
Selain penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan pengawasan standar industri, Disnakertransgi Jakarta Barat juga memberikan sosialisasi mengenai proses rekrutmen yang efektif dan efisien.
Ekrutes.id dipercaya memberikan panduan mengenai proses rekrutmen kepada peserta. Ekrutes.id sebagai talent management platform yang berfokus pada psikotes online, menyosialisasikan bahwa saat ini banyak perusahaan mengalami turn over tinggi, karena ketidakcocokan antara budaya perusahaan dan karyawan.
"Turn over tinggi dapat dicegah jika proses rekrutmen yang dilakukan sudah tepat, sehingga perusahaan mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan," kata Agung.
Baca juga : Pengangguran Terbuka di Indonesia Turun di Angka 5,32%
Ekrutes.id menjelaskan psikotes online saat proses rekrutmen sangat penting untuk dilakukan karena HR dapat melihat beberapa aspek seperti kecerdasan, gaya kerja, kepribadian, self esteem hingga kepuasan hidup kandidat.
Sehingga, HR menilai langsung, apakah kandidat tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memiliki gaya kerja yang sama dengan budaya perusahaan.
Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk dari komitmen Ekrutes.id untuk menjembatani HR dan kandidat melalui proses rekrutmen yang efektif dan efisien dengan harapan proses rekrutmen yang tepat dapat mengatasi masalah turn over tinggi pada perusahaan. (H-2)
Dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan maka akan mendorong ikllim investasi yang positif di Kota Cirebon
Pemerintah hadir memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet, termasuk pesepak bola. Baik itu perlindungan jaminan sosial, keselamatan, maupun perlindungan pengupahan.
PEMERINTAH kota Bekasi meraih penghargaan pertama paritrana awards 2020 untuk pemerintah kabupaten atau kota tingkat Provinsi Jawa Barat.
Kalangan buruh sepakat untuk meminta kenaikan UMP di DKI Jakarta sebesar 10,55%, dengan mengacu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ketika memutuskan UMP 2023, Pemprov DKI Jakarta menggunakan formula Peraturan Menaker 18/2022. Rinciannya, UMP tahun berjalan ditambah hasil pengkalian alfa dengan pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan kegiatan itu ditujukan untuk menyerap masukan-masukan konsep dan solusi atas isu-isu ketenagakerjaan.
Pengawasan juga dilakukan di tempat penjualan maupun distributor parsel. Kegiatan dilakukan pihaknya sepanjang bulan Ramadan
Kampanye hitam melalui penyebaran berita bohong atau hoaks merupakan tantangan besar terutama dalam masa kampanye seperti sekarang
Pemilih pemula memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa kecurangan.
Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran bagi pengawasan partisipatif, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan.
Kerja-kerja pengawasan saat pilkada langsung menjadi sulit terlaksana jika nantinya kepala daerah dipilih lewat DPRD.
Oleh karena itu, ia meminta di 2025 jajaran Bawaslu memiliki banyak program yang menunjukkan peran Bawaslu dalam membangun kesadaran masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved