Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENETAPAN Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) 2024 mendapat dukungan dari DPRD Banten.
Proyek strategis nasional oleh pemerintah pusat di wilayah Tangerang, Banten, itu dinilai bisa berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati, dalam keterangannya, Senin (20/5).
“Walaupun sekarang masih dalam proses, namun sudah terasa adanya peningkatan perputaran (ekonomi) di Banten, khususnya di wilayah Tangerang. Dan pastinya pertumbuhan ekonomi ini akan semakin besar setelah PSN yang dikerjakan swasta tersebut, salah satunya pembangunan Tol Kataraja (Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja) selesai,” ujarnya.
Baca juga : Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru yang Merata di 8 Provinsi
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang yang karib disapa Cak Nawa, ini tidak menampik jika dalam pelaksanaan PSN tersebut ada pro dan kontra. Ia pun meyakni jumlah masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dari pembangunan ini akan jauh lebih banyak dibanding mereka yang merasa dirugikan. “Pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan PSN ini tentu tidak sembarangan karena telah melakukan kajian terlebih dahulu agar masyarakat bisa merasakan dampak positif.”
Cak Nawa juga berpesan agar dalam melaksanakan kegatan pembangunan tersebut pihak swasta bisa melakukan pendekatan sosiologis kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisasi terjadinya friksi yang bisa terjadi saat pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, mengungkapkan alasan PIK-2 dan BSD ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dengan adanya keterlibatan pihak swasta, terang dia, maka hal itu akan membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan.
Baca juga : Kalkulasi PSN Harus Dilakukan secara Tepat
Meski berstatus PSN, imbuhnya, pengembangan PIK-2 dan BSD nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Status PSN hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait, sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan.
Menurut dia, PIK-2 akan mengembangkan kawasan green area dan ecocity yang disebut tropical coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.
Sedangkan untuk kawasan BSD, sambung Zaki, akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektare (ha). (J-2)
Seorang ayah melakukan kekerasan kepada anak usai viral kedapatan tengah melakukan perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan.
Dirjenpas berpesan kepada para kepala unit pelayanan teknis (UPT) untuk melakukan penguatan soliditas, komunikasi terbuka, dan kewaspadaan tinggi dari petugas lapas-lapas tersebut.
Tingginya angka karies gigi pada anak usia dini masih menjadi persoalan kesehatan yang krusial di Kabupaten Tangerang.
Sistem pelaporan digital yang terintegrasi membuat proses monitoring dan evaluasi menjadi lebih akurat.
Dalam kasus pencurian roda dua, kedua pelaku tertangkap bersama barang bukti dua unit sepeda motor, kunci leter T, hingga senjata tajam jenis badik.
PEGAWAI minimarket berinisial A, 23, di Jatiuwung, Kota Tangerang, melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak laki-laki berusia 11 tahun di toilet minimarket.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved