Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENETAPAN Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) 2024 mendapat dukungan dari DPRD Banten.
Proyek strategis nasional oleh pemerintah pusat di wilayah Tangerang, Banten, itu dinilai bisa berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati, dalam keterangannya, Senin (20/5).
“Walaupun sekarang masih dalam proses, namun sudah terasa adanya peningkatan perputaran (ekonomi) di Banten, khususnya di wilayah Tangerang. Dan pastinya pertumbuhan ekonomi ini akan semakin besar setelah PSN yang dikerjakan swasta tersebut, salah satunya pembangunan Tol Kataraja (Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja) selesai,” ujarnya.
Baca juga : Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru yang Merata di 8 Provinsi
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang yang karib disapa Cak Nawa, ini tidak menampik jika dalam pelaksanaan PSN tersebut ada pro dan kontra. Ia pun meyakni jumlah masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dari pembangunan ini akan jauh lebih banyak dibanding mereka yang merasa dirugikan. “Pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan PSN ini tentu tidak sembarangan karena telah melakukan kajian terlebih dahulu agar masyarakat bisa merasakan dampak positif.”
Cak Nawa juga berpesan agar dalam melaksanakan kegatan pembangunan tersebut pihak swasta bisa melakukan pendekatan sosiologis kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisasi terjadinya friksi yang bisa terjadi saat pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, mengungkapkan alasan PIK-2 dan BSD ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dengan adanya keterlibatan pihak swasta, terang dia, maka hal itu akan membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan.
Baca juga : Kalkulasi PSN Harus Dilakukan secara Tepat
Meski berstatus PSN, imbuhnya, pengembangan PIK-2 dan BSD nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN. Status PSN hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait, sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan.
Menurut dia, PIK-2 akan mengembangkan kawasan green area dan ecocity yang disebut tropical coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.
Sedangkan untuk kawasan BSD, sambung Zaki, akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektare (ha). (J-2)
Sebagai wadah bagi atlet-atlet basket muda, kompetisi diikuti oleh 17 klub yang bernaung di bawah Pengkab Perbasi Tangerang.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
Kelompok Petani Jantan ini memanfaatkan lahan seluas 4,5 hektare untuk ditanam jagung jenis ketan.
Jika tidak ada upaya luar biasa mengatasi polusi sampah plastik, seluruh tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia akan penuh pada 2028.
Polisi masih melakukan penelusuran terhadap beberapa anggota gerombolan pemotor lainnya yang diduga ikut terlibat dalam penyerangan.
Penertiban posko ormas yang dilakukan secara serentak berdasarkan instruksi Kapolda Banten Irjen Suyudi Ario Seto.
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Komitmen dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia.
Prabowo kemudian menegaskan komitmennya untuk mencari jalan keluar dan memitigasi dampak yang berpotensi muncul.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved