Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengalkulasi secara tepat perihal penggarapan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar bisa memberi dampak berkelanjutan bagi perekonomian. Itu guna memastikan kemanfaatan dari PSN tak sekadar dirasakan saat proyek tengah berjalan.
"Multiplier effect-nya di masa depan harus benar-benar dipikiran. PSN harus mampu mendorong dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang ada atau bukan sekadar membelanjakan uang negara," ujar Analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita saat dihubungi, Selasa (14/5).
Dia juga menekankan agar penetapan PSN tak semata didasari pertimbangan politik atau elite yang memiliki kepentingan pada proyek terkait. Penetapan PSN mesti dilandasi oleh kemanfaatan yang akan muncul saat dan setelah proyek tersebut tuntas.
Baca juga : 198 PSN Selesai dalam 8 Tahun Terakhir
"Setelah belanjanya selesai, imbasnya semestinya terus dirasakan karena keberadaan PSN bisa menjadi stimulator dan akselerator aktifitas ekonomi yang ada, termasuk ekonomi rakyat sekitarnya. Jangan sampai jadi bencana bagi masyarakat sekitar," kata Ronny.
Sejatinya, lanjut dia, semakin banyaknya PSN, maka dampak yang muncul ke perekonomian juga semakin besar. Itu terutama dirasakan dari sisi input terhadap ekonomi nasional, utamanya penyerapan tenaga kerja.
Hanya, selama ini capaian yang dihasilkan dari PSN belum optimal. Itu dibuktikan dari angka pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di kisaran 5%. Kehadiran PSN juga sedianya mendongkrak kinerja belanja negara, namun belum mampu memberikan dampak yang cukup besar dan berkelanjutan.
"Kelemahannya, kontribusi akan bisa bertahan jika PSN terus menerus dibuat setiap tahun. Sementara imbasnya setelah PSN selesai belum terlalu terlihat. Artinya, imbas PSN belum berkelanjutan. Apalagi, PSN juga ikut terperangkap di dalam fakta ICOR kita yang mahal. Sehingga imbas PSN semakin berkurang karena biaya investasi di PSN juga mahal, terutama karena pungli dan korupsi," jelas Ronny. (Mir/Z-7)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Sejak didirikan pada 2021, komunitas pekerja bangunan terbesar di Indonesia, Gnetion telah memiliki lebih dari 3.500 anggota atau aplikator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved