Pemprov Jakarta dan Sekitar Soal Pengolahan Sampah Terintegrasi Sangat Rendah

Pengamat lingkungan Sony Teguh Trilaksono mempertanyakan rendahnya komitmen Pemerintah Provinsi Jakarta dan sekitarnya seperti Bekasi, Depok, dan Bogor menjalankan program pengolahan sampah terintegrasi yang hingga kini tak kunjung terlaksana. Akibatnya, sampah dan dampaknya masih sering membebani masyarakat.

“Meskipun telah dikawal pemerintah pusat, menjadi proyek strategis nasional, namun tidak kunjung terlaksana,” kata Sony, melalui keterangan tertulis, Minggu (31/3).

Pendiri Rumah Sopan, rumah komunitas pemerhati lingkungan di Bekasi itu, memberikan contoh nyata pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Proyek pengolahan sampah menjadi listrik tersebut telah direncanakan cukup lama sejak 2009 hingga 2023, melibatkan lima Gubernur, dikawal oleh Peraturan Presiden dan melibatkan lembaga negara terkait, namun akhirnya di 2023 dibatalkan dengan alasan yang menurut banyak pihak kurang logis, yakni "nilai investasi dan biaya operasional terlalu besar".

Baca juga : ​​​​​​​BPTJ Imbau Masyarakat Bijak Bertransportasi Selama PSBB

“Terlepas dari pro kontra dan dugaan adanya kepentingan dari beberapa pihak, semua itu menunjukkan kurangnya sensitivitas para elit pimpinan terhadap upaya penyelesaian permasalahan yang telah lama membebani masyarakat terkait dampak pengelolaan sampah yang tidak kunjung dikelola secara profesional,” tambah Sony.

Sony juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan rencana pembangunan ITF di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan yang hingga kini tidak kunjung berjalan, meskipun telah ditetapkan konsorsium pelaksananya. Selain itu rencana pengolahan sampah terintegrasi di Bekasi, Depok dan Bogor, termasuk pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, sering mengalami masalah ledakan timbulan sampah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) volume sampah yang terangkut di Jakarta tahun 2022 mencapai 7.543 ton per hari, angka tersebut mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 7.234 ton per hari. Dan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DKI Jakarta menghasilkan 3,11 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022, naik 0,97% dibanding tahun 2021, tetapi menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir. Kemudian jumlah tersebut bertambah lagi menjadi 3,14 juta ton sepanjang tahun 2023.

Baca juga : Fase 1 LRT Jabodetabek Beroperasi Juli 2022

Secara nasional, berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah  (SIPSN) KLHK 2023, telah terjadi penurunan timbulan sampah secara nasional.Tahun 2022 tercatat timbulan sampah sebesar 37,4 JutaTon,namun tahun 2023 menjadi 19,6 Juta Ton, dengan kontribusi terbesar masih dari DKI Jakarta dan Pulau Jawa.  “Apakah indikator nasional tersebut menunjukkan masalah persampahan telah mendapatkan solusi yang tepat? Jawabannya “belum" bahkan masih jauh dari yang diharapkan,” kata Sony.

Karena data yang ada hanya menggambarkan pencapaian kesuksesan dalam upaya pengurangan timbulan sampah,namun belum menggambarkan menurunnya  masalah persampahan yang terjadi. Misalnya overloaded di TPA/TPS, pencemaran sampah di laut, peningkatan sampah liar dan sampah rumah tangga yang tak diangkut.

“Timbulan sampah yang belum terkelola termasuk sampah liar,  volumenya masih cukup besar antara 30%- 40%, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengelolaannya,” tambah Sony.

Baca juga : LRT Jabodebek Bisa Angkut 500 Ribu Orang per Hari

Pengelolaan sampah di Indonesia yang pada umumnya masih menggunakan  sistem Open Dumping atau Sanitary Landfill, yang pada dasarnya hanya melakukan proses pengumpulan/penumpukan sampah di area tertentu (TPA/TPST) tanpa ada proses lebih lanjut. Akibatnya terjadi overloaded atau melebihi daya tampung pada hampir semua TPA/TPST di setiap kota dan ujungnya berpotensi terjadi bencana lingkungan, seperti  longsor, kebakaran, ledakan dan pencemaran udara.

Pada dasarnya, berbagai konsep dan teknologi pengolahan sampah telah tersedia dan sudah diterapkan di berbagai negara. Pemerintah dapat mencontoh dengan baik konsep dan tekonologi yang telah berjalan. Pada skala mikro pada individu/kelompok masyarakat seperti proses komposting, pendirian Bank Sampah dan proses daur ulang, maupun sekala makro yang inisiasi oleh Pemerintah seperti penerapan teknologi pemusnahan sampah melalui proses pembakaran, pemanfaatan sampah sebagai bahan baku pembangkit energi (RDF, ITF, Gasifikasi, dll) dan sebagai bahan baku produk tertentu (semen, pupuk, pestisida,dll).

Namun dengan tidak kunjung adanya solusi pengolahan sampah terintegrasi hingga saat ini di Jakarta dan sekitarnya, menunjukkan betapa lemahnya visi-misi, manajerial dan leadership para elit pemerintah daerah dan pihak terkait dalam perencanaan dan pengambilan keputusan projek strategis nasional tersebut. Padahal proyek itu sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat karena sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

Beberapa tahun kedepan, timbulan sampah tak terkendali masih menjadi masalah  lingkungan yang utama di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk khususnya di lingkungan perkotaan seperti Jakarta, dan kota di sekitarnya, sehingga harus segera dicarikan solusinya karena telah berdampak buruk pada berbagai sisi kehidupan masyarakat terutama kesehatan dan kelayakan tinggal. (Z-10)