Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH mahasiswa tercatat sebagai penerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), padahal orangtuanya adalah ASN dan pegawai BUMN.
Namun bisa saja orangtua para mahasiswa penerima KJMU itu merupakan pensiunan ASN hingga pegawai BUMN. Untuk itu,
petugas Disdukcapil DKI saat ini tengah memverifikasi dan validasi terhadap sebanyak 33 dari 627 mahasiswa yang tidak sesuai kriteria itu.
Baca juga : 771 Mahasiswa tidak Lagi Terima KJMU Berdasarkan Hasil Padanan Data Pemprov DKI Jakarta
"Bisa ditanyakan ke Disdik DKI Jakarta kenapa itu bisa terjadi. Nah hal ini kan perlu diverifikasi dan validasi, bisa jadi dalam orangtua mereka sudah pensiun. Mereka (para mahasiswa penerima KJMU-Red) belum update ke kita," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI, Budi Awaluddin, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (21/3)
Menurut Budi, ketidaksesuaian penerima KJMU itu baru diketahui setelah Disdukcapil DKI melakukan tiga parameter padanan data beberapa waktu lalu. Ketiga padanan itu yakni data SIAK terpusat, penataan dan penertiban sesuai domisili, dan pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU.
"Saat kami padankan dengan penataan dan penertiban penduduk, banyak di antara mereka sudah berada di luar DKI, tidak dikenal, dan ini perlu verifikasi dan validasi," kata Budi. Diberitakan sebelumnya, Disdukcapil DKI telah melakukan pemadanan data mahasiswa ber-KTP DKI yang menerima KJMU.
Baca juga : Keterbatasan Anggaran Diklaim Jadi Pemicu Polemik KJMU
Dari total 19.041 mahasiswa yang tercatat sebagai penerima KJMU, 624 di antaranya datanya tidak sesuai. "Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali," ujar Budi, Selasa (12/3).
Dari hasil seleksi penerima KJMU, ratusan mahasiswa dicoret dari daftar penerima KJMU. Kemudian mereka ajukan protes atas proses pemadanan dilakukan Disdukcapil DKI selektif dengan melihat sejumlah kriteria untuk memastikan bahwa penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
"Sesuai padanan pekerjaan kepala keluarga dari sebanyak 33 orang penerima KJMU itu tercatat berpenghasilan tidak rendah. Para orangtua mereka bekerja sebagai dosen, karyawan BUMN atau BUMD, PNS, konsultan, anggota lembaga tinggi lainnya," kata Budi. (Ssr/Z-7)
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Bagi Muhammad Abdurrahman Azzam, masa kuliah justru menjadi pintu masuk untuk terlibat langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved