Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo khawatir terhadap beberapa kasus perundungan yang terjadi hingga mengakibatkan korban jiwa. Ia berharap hal ini tidak terjadi lagi. Penegasan itu disampaikannya di acara Kongres PGRI di Jakarta, kemarin.
Kekhawatiran Presiden itu beralasan sebab kasus kekerasan seksual di sekolah yang melibatkan anak semakin meningkat. Per Agustus 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 723 kasus kekerasan yang berhubungan dengan satuan pendidikan.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/ciptakan-sekolah-aman-tanpa-kekerasan
Salah satu faktor kenapa anak-anak ditemukan bermain judol karena situasi rekam jejak pengasuhan yang tidak pernah terdeteksi.
Ada keharusan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform media sosial kalau ada anak yang belum dewasa akan membuat akun media sosial harus ada konfirmasi dari orangtua.
Kedatangan KPAI bertujuan mengawasi agar sekolah menjamin hak anak dalam berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka.
Kejadian tersebut menyebabkan 13 orang meninggal dunia, dengan sembilan orang di antaranya adalah warga sipil yang bekerja membantu TNI AD membongkar amunisi yang sudah kadaluwarsa.
Melindungi anak anak adalah tugas KPAI, maka KPAI seharusnya mengambil peran untuk anak anak termasuk di Jawa Barat.
Menurut data KPAI, tragedi nahas tersebut mengakibatkam 44 anak meninggal dunia.
”Mewakili Pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami menyambut baik sekali kegiatan yang digelar PGRI ini dalam memajukan pendidikan di Tangsel,”
Sejak zaman Gubernur Joko Widodo, guru-guru swasta di DKI mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp550 ribu per bulan, yang ditransfer langsung ke rekening guru.
Jajaran guru perlu menguatkan pendidikan karakter agar siswa kuat menghadapi ancaman bahaya narkotika, judi online, pornografi, bullying dan lain lain.
Menurut PGRI, pendidikan di Indonesia masih terlalu sibuk membahas masalah administratif pendidikan.
Dudung meminta Kemendikbudristek untuk menginformasi kepada gubernur, bupati walikota untuk tidak mewajibkan guru absen atau finger print atau pun hadir ke sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved