Membahayakan, 11.949 Alat Peraga Kampanye di DKI Jakarta Diturunkan Bawaslu

BADAN Pengawas Pemilu DKI Jakarta telah menurunkan dan menertibkan ribuan Alat Peraga alat Peraga Kampanye (APK) milik Partai Politik yang kerap mengganggu ketertiban.

Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menjalskan kawasan yang ditertibkan diantaranya berlokasi di Fly Over, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) dan Pembatas Jalan.

"Jadi total perkiraan 11.949 lebih APK yang terdiri dari spanduk, bendera dan baliho," ujarnya kepada awak media, Senin (29/1).

Baca juga : Baliho Caleg DPR RI Roboh, 2 Pengendara Motor jadi Korban

Ia menjelaskan adapun giat penurunan APK dilakukan pada 19 Januari dan 26 Januari. Adapun pada 19 Januari, Bawaslu bersama dengan pihak terkait melaksanakan giat tersebut di 5 wilayah Jakarta dan menertibkan sebanyak kurang lebih 2190 APK.

"Kota Jakarta Timur yakni Jalan FlyOver Pondok Kopi, Perbatasan Kecamatan Cakung dan Kecamatan Duren Sawit, sedangkan Kota Jakarta Utara di Jalan FlyOver MOI Kecamatan Kelapa Gading," jelasnya.

Baca juga : Suami Istri Kecelakaan Tertimpa Bendera Parpol yang Jatuh di Flyover Kuningan Jaksel

Untuk Jakarta Selatan berada di FlyOver Pancoran, Jalan MT Haryono dan FlyOver Jalan Kapten Tendean dan Kuningan Gatot Subroto.

"Untuk Kota Jakarta Barat, di Jalan Srengseng Raya, Kecamatan Kembangan dan Jakarta Pusat berada di Jalan Salemba Raya, Kecmatan Senen," ujarnya.

Sementara pada tanggal 26 Januari, Bawaslu telah menertibkan sebanyak 9.759 APK. Adapun lokasi penertiban diantaranya Jakarta Timur Di Fly Over Halim, Fly Over Dewi Sartika Cawang dua arah. Jakarta Selatan Di Fly Over Pancoran, Gatot Subroto Kuningan Barat.

Jakarta Barat berada di Fly Over Pesanggerahan Meruya dan FlyOver Kembang Kerep, Kembagan. Jakarta Utara, FlyOver Pademgan, Ancol,RE Martadinata, Gedung panjang dan Jembatan 3.

"Terkahir Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya, Salemba, Fly Over Senin.Sementara ini perapian dan penertiban akan dilanjutkan ditingkatkan kecamatan, koordinasi pihak kecamatan, Panwaslu Kecamatan dan Satpol PP," pungkasnya. (Z-4)