Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan bersama Kantor Pertanahan Kota Tangsel menyerahkan puluhan sertifikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat.
Penyerahan sertifikat itu dilakukan Wali Kota Benyamin Davnie bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Shinta Purwitasari, Kepala Kantor Wilayah BPN Banten Sudaryanto, beserta unsur Forkopimda di Aula Blandongan Puspemkot Tangsel, Selasa (9/1).
"Melalui kerja sama yang erat dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, kita telah berhasil mengambil langkah besar dalam memastikan semua warga memiliki kepastian atas tanah yang mereka tempati," ucap Benyamin dalam sambutannya.
Baca juga: Bantuan Korban Banjir Kedaluwarsa, Kemensos Langsung Ganti Dengan yang Baru
Disampaikan olehnya, pada 2024, ditargetkan menyelesaikan 1.423 bidang dalam program ini. Pemberkasan hingga hari ini telah selesai mencapai 100%.
"Capaian ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat. PTSL telah tersebar di seluruh penjuru kota kita, mencakup 7 kecamatan, 49 kelurahan. Tinggal sisa 5 lagi kelurahan," ujarnya.
Di kesempatan itu pula Benyamin sempat berbincang dengan salah satu warga penerima manfaat program PTSL, Nafsiah.
Baca juga: Wakil Wali Kota Tangsel Tinjau Warga Korban Banjir dan Berikan Bantuan
Benyamin bertanya bagaimana perasaan Nafsiah telah menerima sertipikat tanah.
"Bagaimana bu senang, udah ada sertipikatnya? Jangan disekolahin ya bu. Dengan penyerahan ini, nanti Ibu Nafsiah telah mendapatkan kepastian hukum," tanya Benyamin.
"Alhamdulillah pak senang, ya pak," jawabnya.
Sementara itu, disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Shinta Purwitasari kegiatan ini merupakan lanjutan dari penyerahan sertipikat PTSL yang dilakukan Presiden pada 2023.
"Pagi ini, kita menyerahkan 97 masyarakat penerima sertipikat di Tangerang Selatan, melanjutkan penyerahan sertipikat dari Presiden tahun lalu yang kita kirim sebanyak 23 orang perwakilan dari Tangsel ke istana," paparnya.
Tidak hanya bagi masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan juga menyerahkan sebanyak 52 sertifikat aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
"Sedangkan jumlah bidang aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan ditargetkan sebanyak 862 bidang, dengan jumlah yang sudah terdaftar di kami 206 bidang," jelasnya.
Lebih lanjut, berbagai program tengah dijalankan dan digencarkan oleh Kantah Tangsel, termasuk digitalisasi hampir di semua pelayanan.
"Di antaranya bahwa adanya program sultan untuk sarana konsultasi secara daring. Bergabungnya juga Kantah Tangsel di Mal Pelayanan Publik, lalu ada Pelataran, pelayanan tanah akhir pekan yang dilaksanakan khusus untuk pemohon langsung di hari Sabtu dan Minggu," ujar Shinta. (RO/Z-1)
KEPOLISIAN Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel) menangkap seorang oknum guru di Rawa Buntu, Serpong, Tangsel berinisial YP, 55. Ia diduga mencabuli belasan muridnya.
Data lapangan menunjukkan bahwa pada Jumat (16/1/2026), di Pos Ciputat dan Pasar Cimanggis, masih banyak warga yang tidak membawa identitas (KTP) saat terjaring.
Pemkot tidak akan mengambil langkah sepihak atau memaksakan kerja sama tanpa adanya kesepakatan bersama dengan wilayah terkait.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan Rencana Capaian 100 Hari Tim Percepatan Pengelolaan Sampah sebagai langkah darurat mengatasi keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Sistem pengelolaan sampah belum dirancang untuk menghadapi situasi darurat, padahal kota dengan kepadatan tinggi seperti Tangsel sangat rentan terhadap gangguan layanan dasar.
Penanganan dilakukan setelah warga melaporkan tumpukan sampah yang menggunung hingga mendekati atap bangunan pasar.
Menteri ATR Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus bertransformasi agar sesuai dengan karakter masyarakat masa kini, khususnya generasi muda
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan konflik agraria.
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved