Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BAWASLU Jakarta Pusat mengirimkan kembali surat undangan untuk pemeriksaan kepada pihak calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan putra pertama Presiden Joko Widodo itu.
Surat undangan itu akan dikirim ke dua alamat yakni ke alamat Tim Kampanye Nasional (TKN) dan kediaman Gibran di Solo, Jawa Tengah. Pemanggilan dijadwalkan kembali pada Rabu (3/1).
“Pemanggilan ulang ada. Hari ini suratnya akan kami kirim. (Pemeriksaannya) besok,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Triyanto, di kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Baca juga : Respons DKPP, Bawaslu Sebut Pencalonan Gibran Tidak Bermasalah
Dia pun membantah bahwa Bawaslu Jakarta Pusat belum mengirimkan surat undangan pemanggilan yang dijadwalkan hari ini. Surat undangan pertama sudah dikirimkan ke alamat TKN dan diterima oleh anggota TKN. Bawaslu Jakarta Pusat pun memiliki bukti tanda terima surat undangan tersebut yang ditandatangani oleh anggota TKN yang menerima surat.
"Intinya kami sudah mengirim surat itu kan ke kantor yang di Slipi. Ini kan sudah ada tanda terimanya. Tanda terima surat ini,” ujar Dimas.
Sebelumnya, Gibran dijadwalkan untuk diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat hari ini terkait dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu di area Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan MH Thamrin dan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (3/12/2023) lalu. Selain dugaan pelanggaran kampanye di CFD, Gibran juga akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kampanye terkait kehadirannya di acara Desa Bersatu yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (18/11/2023). (Put/Z-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved