Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KANTOR Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel), Banten, meraih penghargaan dari KemenPAN RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Rumah Kelompok Rentan. Penghargaan yang diraih merupakan hasil dari penilaian verlap yang dilakukan tim verifikator melalui zoom meeting dan datang langsung ke Kantah Tangsel.
"Alhamdulillah dengan ikhtiar bersama, pemenuhan indikator sudah tersedia dengan baik diantaranya, area parkir khusus, toilet khusus, ruang laktasi, loket khusus, area bermain anak dan fasilitas penunjang lainnya," kata Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangsel, Shinta Purwitasari, Jumat (1/12)
Menurut Shinta, dari beberapa Kantah Kota/Kabupaten yang mengikuti penilaian Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Rumah Kelompok Rentan terdapat 3 Kantah yang berhasil meraih penghargaan yaitu Kantah Kota Tangerang Selatan, Kantah Kota Surakarta dan Kantah Kabupaten Tanah Laut.
"Penghargaan yang kami raih ini, merupakan proses agar kami terus melakukan inovasi yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam pemberian pelayanan. Juga kalangan kelompok rentan selalu merasa nyaman saat berkunjung ke Kantah Tangsel, " pungkas Shinta. (R-2)
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
SEJAK pencanangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan peresmian Titik Nol pada 14 Maret 2022.
Pemerintah menegaskan memiliki komitmen penuh dalam percepatan penyelesaian konflik agraria.
Dari pelayanan hukum badan usaha termasuk perseroan perorangan, legalisasi apostille, jaminan fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, hingga pengelolaan harta peninggalan.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Warga agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan peristiwa keamanan lainnya seperti aksi tawur, penyalahgunaan narkoba, dan insiden kebakaran.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Didik Suhardi menyampaikan apresiasi atas komitmen SMAN 3, SMAN 6 dan SMAN 8 Tangsel serta masyarakat sekitar dalam menjaga pelaksanaan pendidikan.
Kegiatan ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kemendikdasmen, yaitu Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial atau Koding dan KA.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved