Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur-Barat (East-West) fase 1 tahap 1. Penandatanganan itu dilakukan pada Sabtu (11/11) di kantor Kemenhub, Jakarta.
"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Minggu (12/11). Pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.
"Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL," ujar Budi. Ia menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.
Baca juga: Rute MRT Jakarta 2023, Syarat Naik dan Cara Membeli Tiket
"Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lain untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap ke depan akan lebih banyak kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini. "Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT Timur-Barat dapat segera dimulai pada 2024," ungkap Risal.
Baca juga: MRT Jakarta Siapkan Depo Baru di Lahan Reklamasi Ancol
MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang, hingga Cikarang, Bekasi. Dalam pengerjaannya, koridor ini akan terbagi menjadi empat tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), dan Fase 2 Barat (Kembangan-Balaraja sepanjang 29,9 km).
"MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," kata Risal. Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depo kereta di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km. (Z-2)
Gapasdap mendorong Kementerian Perhubungan untuk konsisten menerapkan moratorium perizinan kapal baru, khususnya pada lintasan padat seperti Merak–Bakauheni.
Ingin ikut Mudik Gratis Kemenhub 2026? Simak strategi jitu daftar di nusantara.kemenhub.go.id, syarat dokumen, dan daftar rute bus serta truk motor.
Kemenhub buka pendaftaran mudik gratis 2026 mulai 1 Maret. Cek syarat, cara daftar online di nusantara.kemenhub.go.id, dan daftar 34 kota tujuan bus di sini!
Kemenhub buka pendaftaran Mudik Gratis 2026 mulai 1 Maret. Tersedia 401 bus untuk 34 kota tujuan dan angkutan motor. Cek link dan jadwal lengkapnya di sini!
Program Motis yang berjalan sejak 2014 hanya menyerap kurang dari 1 persen pemudik motor, sehingga kurang efektif mengurangi beban jalan.
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep mengatakan apabila KPK memanggil Budi Karya Sumadi maka yang bersangkutan akan dipanggil lebih dari sekali dalam penyidikan kasus DJKA tersebut.
KPK menegaskan tidak melupakan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved