Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUSAHAAN Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya menjamin pendistribusian subsidi pangan murah berjalan dengan aman dan lancar. Sebab, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu telah menerapkan sejumlah kebijakan dinilai dapat mencegah terjadinya penumpukan antrean masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Direktur Utama (Dirut) Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan sejumlah kebijakan yang diterapkan itu tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menerima pangan murah, juga memberikan jaminan pangan murah bersubsidi tepat sasaran.
"Dalam upaya menciptakan ketertiban, memberikan kenyamanan dan keamanan serta pendistribusian tepat sasaran, selama ini, kami sudah menerapkan beberapa kebijakan yang cukup mumpuni mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat," kata Raditya.
Baca juga: Kedapatan Beli atau Konsumsi Miras, KJP Langsung Dicabut
Salah satunya, lanjut dia, kebijakan untuk mencegah penumpukan antrean. Raditya mengungkapkan, masyarakat penerima manfaat harus mengambil nomor antrean sehari sebelum kegiatan pendistribusian.
Dengan begitu, tambahnya, masyarakat tidak harus mengantre saat pengambilan subsidi pangan murah, karena mereka bisa datang dengan perkiraan waktu sesuai nomor antrean.
Selain itu, jumlah masyarakat penerima manfaat dibatasi sebanyak 300 orang per hari.
Baca juga: DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran
"Kami sudah mengantisipasi terjadinya antrean saat pengambilan pangan murah bersubsidi, yaitu dengan pengambilan nomor antrean sehari sebelumnya. Jadi saat pengambilan daging sudah tidak mengantri, masyarakat sudah bergiliran datang sesuai nomor antrean. Untuk pembatasan kuota, bukan karena tidak ada stok barang, tetapi lebih kepada ketertiban. Bayangkan kalau dalam sehari ada 1.000 orang datang, pasti sangat ramai. Jadi kita batasi 300 orang per hari," jelas Raditya.
Kebijakan lain yang diterapkan, lanjut Raditya, selain melibatkan petugas dari internal, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum dalam kegiatan pendistribusian pangan murah bersubsidi di setiap lokasi yang telah ditentukan Perumda Dharma Jaya.
Adapun lokasi pendistribusian pangan murah bersubsidi yang dilakukan Perumda Dharma Jaya ada di kawasan Cakung, Kapuk, dan Pulogadung.
"Kita selalu mengikutsertakan petugas-petugas dari internal Dharma Jaya sendiri. Mereka bertugas didampingi aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dalam setiap kegiatan," pungkas Raditya. (Z-1)
Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pendidikan warganya.
Pengurangan DBH sebesar Rp15 triliun mengakibatkan proyeksi RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII di Jakarta Timur, Selasa (21/10).
Pramono memutuskan akan melakukan efisiensi anggaran dari program-program kerja Pemprov DKI yang bakal berjalan tahun depan.
Fraksi Golkar berpandangan, keberlanjutan KJP Plus dan KJMU tetap penting, tetapi kualitas program perlu ditingkatkan melalui empat langkah.
Penerima KJP Plus dan KJMU yang terbukti melakukan tindak pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan konsekuensi.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved