Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
PERUSAHAAN Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya menjamin pendistribusian subsidi pangan murah berjalan dengan aman dan lancar. Sebab, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu telah menerapkan sejumlah kebijakan dinilai dapat mencegah terjadinya penumpukan antrean masyarakat penerima manfaat subsidi pangan murah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Direktur Utama (Dirut) Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan sejumlah kebijakan yang diterapkan itu tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menerima pangan murah, juga memberikan jaminan pangan murah bersubsidi tepat sasaran.
"Dalam upaya menciptakan ketertiban, memberikan kenyamanan dan keamanan serta pendistribusian tepat sasaran, selama ini, kami sudah menerapkan beberapa kebijakan yang cukup mumpuni mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan masyarakat," kata Raditya.
Baca juga: Kedapatan Beli atau Konsumsi Miras, KJP Langsung Dicabut
Salah satunya, lanjut dia, kebijakan untuk mencegah penumpukan antrean. Raditya mengungkapkan, masyarakat penerima manfaat harus mengambil nomor antrean sehari sebelum kegiatan pendistribusian.
Dengan begitu, tambahnya, masyarakat tidak harus mengantre saat pengambilan subsidi pangan murah, karena mereka bisa datang dengan perkiraan waktu sesuai nomor antrean.
Selain itu, jumlah masyarakat penerima manfaat dibatasi sebanyak 300 orang per hari.
Baca juga: DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran
"Kami sudah mengantisipasi terjadinya antrean saat pengambilan pangan murah bersubsidi, yaitu dengan pengambilan nomor antrean sehari sebelumnya. Jadi saat pengambilan daging sudah tidak mengantri, masyarakat sudah bergiliran datang sesuai nomor antrean. Untuk pembatasan kuota, bukan karena tidak ada stok barang, tetapi lebih kepada ketertiban. Bayangkan kalau dalam sehari ada 1.000 orang datang, pasti sangat ramai. Jadi kita batasi 300 orang per hari," jelas Raditya.
Kebijakan lain yang diterapkan, lanjut Raditya, selain melibatkan petugas dari internal, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum dalam kegiatan pendistribusian pangan murah bersubsidi di setiap lokasi yang telah ditentukan Perumda Dharma Jaya.
Adapun lokasi pendistribusian pangan murah bersubsidi yang dilakukan Perumda Dharma Jaya ada di kawasan Cakung, Kapuk, dan Pulogadung.
"Kita selalu mengikutsertakan petugas-petugas dari internal Dharma Jaya sendiri. Mereka bertugas didampingi aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dalam setiap kegiatan," pungkas Raditya. (Z-1)
Seluruh penerima manfaat KJP diimbau agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Sebanyak total 707.622 siswa di Jakarta akan menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.
Pos ini juga melayani keluhan maupun pengaduan warga berkaitan dengan program yang sudah berjalan termasuk alasan mengapa dari mereka tak masuk DTKS.
Pencairan dana KJP menjadi salah satu hal yang disoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Pencairan KJP kepada siswa-siswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan pendidikan tersebut, dipastikan Pramono, akan dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved