Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLDA Metro Jaya mengerahkan ribuan personel untuk mengawal aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (2/10).
"Total ada 6.520 personel gabungan kita kerahkan untuk mengamankan aksi demo ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Trunoyudo Wisnu Andiko melalui keterangan tertulis, Senin.
Adapun rincian personel gabungan itu terdiri dari 4.530 personel Polri, 1.680 personel TNI, dan 310 personel Pemda DKI Jakarta. Trunoyudo mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama aksi demo berlangsung. Ia pun mengimbau agar masyarakat menghindari kawasan Patung Kuda.
Baca juga: Polda Metro Siap Umumkan Tersangka Pelecehan saat Body Checking Miss Universe Indonesia 2023
"Kita siapkan rekayasa lalu lintas yang mengarah ke titik demo. Sifatnya tetap situasional namun diharapkan masyarakat menghindari jalur tersebut," tuturnya.
Berikut skema rekayasa arus yang telah disiapkan:
1. Arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Merdeka Selatan.
2. Arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira (Situasional).
3. Arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryopranoto.
4. Jalan Abdul Muis menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang Satu.
Baca juga: Nakes di Brebes Demo Blokir Pantura Gunakan Puluhan Ambulan
Aksi demo tersebut, rencananya dihadiri ribuan buruh dari berbagai daerah. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menaikkan upah minimun 2024 sebesar 15 persen. (Z-11)
Akan terus berlangsungkah perlawanan rakyat terhadap kekuasaannya yang tinggal dua bulan lagi berakhir?
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Serikat buruh akan memastikan bahwa Pj Gubernur tidak mengubah rekomendasi kenaikan UMK dari wali kota dan bupati.
Mereka bergerak ke kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung untuk bergabung bersama buruh dari daerah lainnya seperti Cianjur, Sukabumi, Depok dan Bogor.
Dalam aksi turun ke jalan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2), mahasiswa mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?
Aksi para buruh itu membuat arus lalu-lintas di Jalan Veteran arah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved