Pengamat Sebut Uji Emisi Dinilai Tidak Membangun Kesadaran Pengendara

PENGAMAT tata kota Nirwono Joga menilai penghentian tilang uji emisi sudah tepat. Menurut dia, jika diteruskan, masyarakat hanya menilai tilang ini hanya sekadar untuk menghukum dan tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi polusi udara.

Pemerintah pusat bersama Pemda Jabodetabek harus melakukan sosialisasi tujuan utama uji emisi agar seluruh kendaraan tidak mencemari udara. Jikapun ada pengendara yang tidak lolos uji emisi pemerintah sebaiknya memfasilitasi untuk ada perbaikan di bengkel atau di SPBU terdekat dengan diskon subsidi untuk menarik warga.

"Jadi semangatnya kebersamaan untuk memperbaiki kualitas udara demi kesehatan bersama," kata Nirwono saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (13/9).

Baca juga: Fraksi NasDem Soroti Pembatalan Tilang Uji Emisi

Untuk mengurangi polusi udara khususnya dari sektor kendaraan bermotor, Nirwono menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki target yang jelas contohnya memasang target waktu agar seluruh kendaraan bermotor di Jabodetabek sekitar 23 juta unit sudah uji emisi atau mengeluarkan tingkat emisi yang sesuai standard.

Sementara itu dari solusi jangka pendek, edukasi kepada pemilik kendaraan agar mau merawat kendaraannya dengan melakukan servis berkala.

Baca juga: Ancol dan DLH Jakut Gelar Uji Emisi Gratis

"Selain itu, masyarakat juga harus diajak beralih ke transportasi publik dan tidak tergantung kendaraan pribadi khususnya motor yang jumlahnya sangat banyak," ujarnya.

Langkah lainnya untuk pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Pertamina juga harus mempercepat ketersediaan penjualan BBM ya g memenuhi standar Euro 5 dan 6 di pasaran. Tujuannya agar masyarakat dapat didorong untuk beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah harus menjelaskan mana strategi jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan secara paralel dengan target yang jelas dan terukur.

"Uji emisi, peralihan bahan bakar lebih ramah lingkungan hingga ke kendaraan listrik yang bersumber dari PLTU hijau, harus diikuti dengan percepatan pembangunan transportasi massal yang terpadu dan terjangkau oleh masyarakat, dan ini jangka panjang tentunya," tukasnya. (Z-10)