Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEBIJAKAN bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta selama KTT ASEAN tIdak banyak mengurangi volume kemacetan di Ibu Kota. Sesuai catatan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, volume kinerja lalu lintas saat KTT ASEAN pada 4-8 September 2023 turun hanya 1,69 persen dari bulan sebelumnya.
"Minggu kemarin untuk volume lalin tanggal 4-8 September dibandingkan dengan 7-11 Agustus periode waktu sama di bulan sebelumnya itu turun 1,69 persen," ujar Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kepada wartawan, Selasa (12/9).
Syafrin menjelaskan, jumlah ASN yang bekerja dari rumah jauh lebih sedikit dibandingkan total warga yang beraktivitas di Ibu Kota.
Baca juga: WFH ASN DKI Baru Capai 22,4%, Ini Sebabnya
Dia menjelaskan, jumlah ASN yang bekerja dari rumah hanya lima persen dari total warga yang beraktivitas setiap harinya.
"Karena itu, rata-rata semingguan lalu pelaksanaan WFH, dibandingkan 7-11 Agustus itu penurunan macet hanya 1,69 persen," ungkap Syafrin.
Baca juga: Seluruh Armada TransJakarta Ditargetkan Gunakan Bus Listrik pada 2030
Dia menambahkan, saat ini total 2.626 kendaraan dari daerah penyangga masuk ke Jakarta setiap harinya.
"Rata-rata kendaraan sebanyak 2.626 unit masuk Jakarta per hari dari Bodetabek. Proporsi itu sekitar 77 persen roda dua," ujarnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, diketahui menerapkan WFH bagi 50 persen ASN di Ibu Kota sejak 21 Agustus 2023 untuk menurunkan polusi udara di Jakarta.
Heru kemudian menaikan jumlah ASN yang WFH menjadi 75 persen selama KTT ASEAN. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan sejak persiapan dan acara KTT ASEAN pada 5-7 September 2023. (Ssr/Z-7)
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved