Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya mengatakan pelaksanaan Work From Home (WFH) 75% bagi para ASN DKI Jakarta diberlakukan hingga Kamis 7 September 2023.
"Ketentuan ini berlaku bagi perangkat daerah atau biro yang tidak memberikan pelayanan dukungan operasional dan/atau langsung kepada masyarakat," jelasnya kepada awak media, Rabu (6/9).
Maria mengatakan, adapun mekanisme wfh dihitung berdasarkan jumlah seluruh pegawai ASN pada unit, subbidang, subbagian, seksi atau sub kelompok di lingkungan PD/Biro.
Baca juga: Dishub DKI: WFH ASN Kurangi Lima Persen Kemacetan Jakarta
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerapkan aturan WFH dengan kapasitas 50 persen bagi para ASN di Ibu Kota untuk mengurangi polusi udara, namun khusus untuk gelaran KTT Asean, pihaknya meningkatkan WFH sebesar 75%.
Penerapan WFH ini untuk menangani polusi udara di Jakarta dan mengurangi kemacetan untuk persiapan KTT ASEAN pada 5-7 September 2023. (Far/Z-7)
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
Denmark menjadi negara terbaik bagi pekerja jarak jauh.
Untuk melakukan fungsi pengawasa dan penegakan aturan di tengah pandemi covid-19, terlebih kasus covid-19 sedang naik.
Saat hujan turun tentu akan membuat lalu lintas di DKI Jakarta semakin semrawut. Ini juga berdampak pada tingkat stres masyarakat.
Novita Natalia dari Bicara Udara setuju bahwa adanya pilihan kerja secara hibrida mampu mengurangi polusi udara di Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji wacana pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama rangkaian KTT ASEAN ke-43 di Jakarta berlangsung.
Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Sebanyak 199 ASN hadir di salah satu hotel di Majalengka, Rabu (22/11). Mereka merupakan perwakilan dari ASN dan langsung mengucapkan ikrar bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved