Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Perhubungan DKI Jakarta memastikan alokasi anggaran subsidi atau 'public service obligation' (PSO) PT TransJakarta turun tahun ini. Hal itu diusulkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan 2023.
"Anggarannya turun Rp336 miliar," kata Syafrin ditemui di Jakarta Pusat, Senin (28/8).
Sebelumnya, tahun ini Pemprov DKI menganggarkan PSO PT TransJakarta adalah Rp3,9 triliun. PSO tersebut digunakan untuk mengoperasikan lebih dari 4 ribu armada termasuk bus besar, bus single, bus sedang, hingga mikrotrans.
Baca juga : Hampir Satu Juta kendaraan Bermotor dari Bodetabek Masuk ke Jakarta Tiap Hari
Selain itu, PSO itu untuk mensubsidi tarif layanan TransJakarta yang kini sudah melayani 1 juta penumpang.
Namun, Syafrin menegaskan hal itu tidak akan mengganggu layanan serta operasional armada TransJakarta. Ia mengatakan, pemotongan itu bukan dari alokasi untuk operasional bus.
Baca juga : Pemkot Bogor Keluarkan 8 Kebijakan Tangani Polusi Udara
"Kan dalam dana PSO, ada keuntungan perusahaan sebesar 10%. Jadi dari situ," ujarnya.
Ditemui terpisah, Direktur Utama PT TransJakarta Ahmad Welfizon Yuza mengatakan pemotongan anggaran subsidi masih akan dibahas kembali dalam rapat komisi yang akan membahas KUA-PPAS, APBD-P 2023 sebelum disahkan menjadi Rancangan APBD-P 2023 dan menjadi APBD-P 2023.
Ia memastikan, tidak ada layanan operasional yang akan terganggu serta akan berkonsultasi dengan DPRD DKI Jakarta untuk menjelaskan efisiensi yang akan dilakukan setelah APBD-P 2023 disahkan.
"Tentunya kami akan melakukan efisiensi-efisiensi di dalam internal perusahaan," ujarnya.
Meskipun anggaran subsidi dikurangi, ia menegaskan berbagai program kerja TransJakarta akan tetap berjalan seperti upaya elektrifikasi bus yang dikejar oleh Pemprov DKI Jakarta guna mengurangi polusi udara.
"Tahun ini sudah beroperasi 52 unit bus. Di sisa tahun ini akan datang secara bertahap 48 bus sehingga totalnya ada 100 bus listrik di tahun ini," tandasnya. (Z-5)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved