Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Organisasi masyarakat dengan nama Relawan Sintawati terus menggelorakan semangat menggalang dukungan suara untuk bakal calon legislatif DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ir.H.Sintawati,
Relawan Sintawati melaksanakan serangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat di seputaran Jakarta Selatan.
Relawan juga terus berupaya mempererat ikatan antara warga dengan bacaleg Sintawati dengan beragam kegiatan.
Baca juga: Meriahkan HUT ke-78 RI, Relawan Sintawati Gelar Lomba Panjat Pinang
Relawan Sintawati telah menggelar jalan sehat di Kecamatan Setiabudi, kegiatan tebus murah sembako dan senam sehat di Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.
Kegiatan dimulai dengan suksesnya acara jalan sehat yang diadakan di Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Acara tersebut mampu mempertemukan masyarakat dari beragam lapisan dalam satu ajang yang penuh keceriaan dan semangat.
Baca juga: 12 Caleg Eks Koruptor Bergentayangan di DCS KPU
Relawan Sintawati berhasil menciptakan momen yang tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga semangat persatuan dalam mendukung calon yang dianggap mampu membawa perubahan bagi wilayah setempat.
Baca juga: KPU Dinilai tidak Serius Umumkan Latar Belakang Caleg
Masih berada di Kecamatan Setiabudi, Relawan Sintawati tidak hanya membatasi dukungan mereka pada aspek sosial, tetapi juga ekonomi. Kegiatan tebus murah sembako yang diadakan oleh organisasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Ini menunjukkan bahwa Relawan Sintawati tidak hanya fokus pada aspek politik, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial terhadap warga," kata Ahmad Fathurrobbani, Ketua Relawan Sintawati.
"Kegiatan tebus murah sembako ini kami gambarkan sebagai bentuk kepedulian dari Ir. H. Sintawati kepada masyarakat setempat. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu jika Ir. H. Sintawat peduli terhadap segala aspek sosial dan ekonomi,” kata Ahmad. (RO/S-4)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
pada Muktamar X PPP yang berlangsung 27 September lalu, Mardiono mengaku terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi. Namun, kubu Agus Suparmanto menolaknya.
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Muktamar X di Ancol, Jakarta akhir pekan lalu.
Dukungan untuk Muhamad Mardiono agar kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin nyata menjelang Muktamar ke-X.
Dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 mendapat tambahan penguatan.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saksi tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran yang merugikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved