Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya tidak bisa disalahkan secara penuh ihwal kemacetan di Ibu Kota. Pasalnya, pihaknya telah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk jajarannya.
"Ya jangan salahin Pemda (pemerintah daerah)," kilah Heru saat ditemui di bantaran kali, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (23/8).
Heru menjelaskan Pemda hanya memiliki 25.000 ASN. Sedangkan ada 25 juta masyarakat yang bermobilitas di Jakarta.
Baca juga: WFH untuk ASN DKI Ditingkatkan Jadi 75 Persen saat KTT ASEAN
Untuk itu, Heru berharap pihak swasta ikut membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengatasi kemacetan dan polusi. Salah satu caranya dengan menerapkan WFH.
"Harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Seperti yang diketahui, kebijakan WFH diberlakukan sebagai upaya mengurangi polusi udara serta mengurai kemacetan di Jakarta.
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov Diminta Batasi ASN Gunakan Kendaraan Pribadi
Namun menurut pantauan di lapangan, Senin (21/8), sejumlah jalan di Jakarta masih dipadati oleh kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Contohnya di kawasan MT Haryono, Daan Mogot, TB Simatupang, dan lainnya.
Sedangkan kualitas udara Jakarta, dikutip dari lama IQAir, pada 21 Agustus 2023, masih berstatus tidak sehat dengan indeks kualitas udara mencapai 156 IQ US. Konsentrasi PM2,5 di Jakarta saat ini lebih dari 15 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (Z-1)
Diharapkan dengan WFH bisa menekan biaya penggunaan air, Listrik dan alat tulis kantor (ATK).
Selain mempertimbangkan penerapan WFH, Pemkot Cirebon juga sedang mempertimbangkan berbagai program untuk melakukan efisiensi anggaran.
POLRI mengimbau instansi pemerintahan dan perkantoran swasta untuk menerapkan kebijakan WFH pada Selasa, 1 Juli 2025, guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat perayaan HUT Bhayangkara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran yang berisi imbauan kepada perusahaan untuk menerapkan work from home (WFH) bagi karyawan bila terjadi banjir di hari kerja.
Bila anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,3 miliar tersebut sudah habis, maka Pemprov DKI sudah siap menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
BAKAL Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung akan menerapkan sistem tiga hari kerja. Jika, ia terpilih dalam Pilkada Jakarta 2024.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penerapan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelayanan publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved