Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI bisa menjaga aset di setiap wilayah melalui lurah.
Ketua Komisi D, Ida Mahmudah menjelaskan hal itu guna menghindari konflik sengketa lahan atau tanah di kemudian hari.
"Saya berharap pak Pj Gubernur juga menginstruksikan semua walikota untuk menugaskan kepada seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta untuk memantau, melihat lagi apakah ada bangunan liar yang akan dibangun atau tidaknya," jelasnya kepada awak media, Selasa (16/5).
Baca juga: LRT Jakarta Hingga Manggarai Dibangun Pertengahan Tahun Ini
Menurut Ida, Lurah menjadi orang yang pertama tahu apakah ada bangunan baru atau tidak di wilayahnya. "Jadi, jangan sampe bangunan sudah berdiri, ini nanti baru diramaikan," paparnya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang ketua RT berdebat dengan pemilik toko yang memakai bahu jalan untuk membangun fasilitas tempat duduk restoran. Fasos Fasum itu terletak di lingkungan Ruko Niaga, Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT 11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan.
Baca juga: Pendangkalan dan Penyempitan Saluran Sebabkan Jakarta Rawan Banjir
Video tersebut juga turut diunggah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni. Dalam unggahannya, Sahroni meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk berani menindak langsung.
"Pak Heru berani gak beresin beginian?," tanya Sahroni.
Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menertibkan bangunan liar yang tak berizin. (Far/Z-7)
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved