Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI bisa menjaga aset di setiap wilayah melalui lurah.
Ketua Komisi D, Ida Mahmudah menjelaskan hal itu guna menghindari konflik sengketa lahan atau tanah di kemudian hari.
"Saya berharap pak Pj Gubernur juga menginstruksikan semua walikota untuk menugaskan kepada seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta untuk memantau, melihat lagi apakah ada bangunan liar yang akan dibangun atau tidaknya," jelasnya kepada awak media, Selasa (16/5).
Baca juga: LRT Jakarta Hingga Manggarai Dibangun Pertengahan Tahun Ini
Menurut Ida, Lurah menjadi orang yang pertama tahu apakah ada bangunan baru atau tidak di wilayahnya. "Jadi, jangan sampe bangunan sudah berdiri, ini nanti baru diramaikan," paparnya.
Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan seorang ketua RT berdebat dengan pemilik toko yang memakai bahu jalan untuk membangun fasilitas tempat duduk restoran. Fasos Fasum itu terletak di lingkungan Ruko Niaga, Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT 11/03 Kelurahan Pluit, Penjaringan.
Baca juga: Pendangkalan dan Penyempitan Saluran Sebabkan Jakarta Rawan Banjir
Video tersebut juga turut diunggah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni. Dalam unggahannya, Sahroni meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk berani menindak langsung.
"Pak Heru berani gak beresin beginian?," tanya Sahroni.
Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menertibkan bangunan liar yang tak berizin. (Far/Z-7)
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Total akan ada 14 lokasi yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Namun, hingga saat ini baru ada empat lokasi yang ditetapkan.
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved