Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANTONIUS Wibi Wibawanto, putra Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Ibu Kota. Saat dikonfirmasi kepada Prasetyo, dia membenarkan putranya itu jadi caleg pada pemilu yang akan datang.
Saat ditanya apakah anaknya yang bernama Bimo Pradikto adalah yang hendak mencalonkan diri juga sebagai anggota DPRD DKI, Prasetyo membantah. Menurut dia, anaknya yang hendak mencalonkan diri adalah Antonius Wibi Wibawanto.
"Bukan, tapi anak saya Mas Wibi yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI. Bukan Bimo, tapi Wibi, ya," jawab Prasetio, di area Gedung DPRD DKI, Rabu (3/5).
Baca juga: DPRD DKI Puji Inisiasi Polisi Layanan Titip Rumah Saat Mudik
Sementara itu, Prasetio sendiri ingin naik kelas menjadi Anggota DPR RI. Dia berencana maju dari Dapil 2 Jakarta.
Saat ditanya alasan ingin melenggang ke Senayan, Prasetio mengaku hendak menambah ilmu.
"Periode besok (saat pemilihan umum/Pemilu 2024), saya maju ke DPR RI (dari) Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri," ungkapnya.
Baca juga: Ketua DPRD Jakarta Datangi Gedung KPK
"Mau mengasah dan menambah ilmu," ungkap politisi PDI-P itu.
Sebagai kader PDI-P, Prasetio memiliki sikap politik sesuai dengan partai politiknya. Dia mendukung gubernur yang juga didukung PDI-P seperti Joko Widodo. Sebaliknya ketika masa kepemimpinan Anies Baswedan yang tidak didukung PDI-P, Prasetio kerap mengritiknya.
Dia pernah disorot karena beberapa polemik. Pada 2015, ketika masa penyusunan APBD, Prasetio mengaku kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dinilainya kurang komunikatif dengan DPRD.
Saat itu, Ahok mengajukan dokumen APBD yang disahkan pada paripurna 27 Januari 2015 tanpa melalui pembahasan terlebih dahulu dengan komisi di DPRD.
Lalu, pada Februari 2022, Prasetio dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI terkait dugaan pelanggaran administrasi penjadwalan paripurna interpelasi Formula E. (Z-1)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagai Ketua DPRD Jakarta dua periode, Pras menilai fokus terhadap masalah Jakarta menjadi hal penting bagi paslon.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menjadi saksi dalam sidang dugaan rasuah pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, di Pengadilan tipikor.
DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program pengerukan dan pelebaran kali untuk antisipasi banjir.
Legislatif dan eksekutif juga sangat membutuhkan peran wartawan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat melalui berita-berita yang konstruktif.
Kemacetan terjadi lantaran pengusaha kuliner atau coffee shop di sekitaran Jalan Tulodong tidak memiliki kapasitas parkir yang mumpuni.
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda dengan nilai Rp81.716.573.026.059 dalam rapat paripurna, Selasa (14/11).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved