Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendatangi gedung KPK RI pagi ini. Kedatangan Pras, sapaan akrab Presetyo, ditujukan untuk memberikan keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang.
Pras berujar, kehadirannya ke Gedung Merah Putih adalah bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
"Komitmen saya mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan selalu kooperatif apabila KPK membutuhkan data untuk memberantas kasus korupsi di Jakarta, memberikan keterangan apapun itu jika diperlukan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (10/4).
Baca juga: Pengadaan Lahan Tol Jogja-Solo Diharapkan Selesai Tahun Ini
"Seperti pada pagi hari ini (10/4) saya datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada tahun 2018-2019," lanjutnya.
Ia pun berharap, keterangannya dapat membuat jalan KPK menyelidiki kasus tersebut semakin terang.
Baca juga: Eks Dirut Sarana Jaya Divonis Hari Ini Terkait Pengadaan Lahan Munjul
"Semoga keterangan yang saya berikan dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan ini," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur yang dilakukan pada 2018-2019. Dalam penyelidikan ini, KPK turut menggeledah kantor anggota DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta pada 21 Maret lalu.
Tiga mantan anggota DPRD DKI Jakarta turut diperiksa yakni Achmad Zairofi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sangaji dari Fraksi Partai Hanura, Yusriah Dzinnun dari Fraksi PKS. KPK juga memeriksa Lulu Mawaddah yang merupakan staf Yusriah Dzinnun.
Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi lahan di Munjul, Jakarta Timur di mana tersangkanya adalah mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Pinontoan. Untuk kasus itu, Yoory telah mendapat vonis enam tahun dan denda Rp500 juta dan dipenjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. (Z-10)
Sebagai Ketua DPRD Jakarta dua periode, Pras menilai fokus terhadap masalah Jakarta menjadi hal penting bagi paslon.
“Tapi faktanya Gubernur tidak melaksanakan perintah Perda tersebut dan tidak mau melaksanakan pembebasan lahan. Gubernur takut disebut tukang gusur.”
Prasetio siap hadiri panggilan BK DPRD DKI Jakarta
Kontraktor disebut akan menemui kesulitan yang cukup besar dalam membangun sirkuit di atas lahan hasil pengurugan tanah.
“Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E,”
Ia mengatakan semua proses interpelasi Formula E dilakukan secara legal. Usulan hak interpelasi tersebut disampaikan dalam rapat badan musyawarah yang digelar pada 27 September 2021.
12 barista dari berbagai daerah di Provinsi Aceh akan mengikuti Aceh Barista Champ 2024 yang diinisiasi Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat
Yana Mulyana diduga melakukan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut pungutan liar (pungli) rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya. Permainan kotor itu ternyata ditemukan pertama kali di markas utama KPK.
KPK berjanji bakal transparan dalam mengusut dugaan pencurian uang dinas di lembag antrasuah tersebut
Pansel harus berani mencoret pimpinan KPK sejak awal seleksi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved