PERWAKILAN Tim Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Rani Sjamsinarsi, mengatakan, pemerintah pusat telah menganggarkan sebanyak Rp5 triliun untuk pembebasan lahan Tol Jogja-Solo. Namun, menurut Rani, dana itu dianggarkan secara bertahap, tidak diturunkan sekaligus.
Dalam keterangan dari Humas Pemda DIY, proses pembebasan lahan akan dilakukan dari perbatasan masuk DIY (sisi timur) hingga Desa Maguwoharjo. Kemudian dilanjutkan dari ujung yang terhubung dengan ringroad utara. Pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo diharapkan akan selesai tahun ini
"Jogja-Solo sementara ini masih pengadaan lahan yang dari batas masuk kita Purwomartani sampai dengan Maguwo, (kemudian pengadaan lahan) terus nanti dari on off-nya yang barat yaitu Trihanggo sampai Simpang Susun Sleman. Jadi, harapannya nanti tahap-tahap satunya yang Jogja-Solo itu ya dari batas kota sampai Maguwo. Seperti itu dulu terus yang di atas ringroad itu yang tahap terakhir," papar Rani usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X guna melaporkan perkembangan proyek Tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen dan Jogja-YIA, di Gedhong Gadri, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (30/8).
Rani menambahkan, pembebasan lahan Tol Jogja-Bawen tidak ada masalah sama sekali. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan Tol Joga-Solo.
Proyek pembangunan Tol Jogja-Solo adalah proyek nasional yang didanai oleh negara, termasuk untuk pembebasan lahan. Untuk prosesnya, sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pembebasan tanah saat masuk DIY diharuskan hati-hati karena menghindari situs dan area-area yang merupakan Sultan ground.
Baca juga: Lima Wilayah Terendam Banjir dan Tiga Diterjang Longsor di Bengkulu
"Ini adalah program pusat jadi tugas di daerah itu kita mendukung tapi bagaimana kemudian dukungan itu tidak merugikan kita. Kita berusaha
semaksimal mungkin untuk kemanfaatan bagi DIY, apalagi itu juga berguna sekali mengingat kita punya problem, lalu lintas kita sudah sangat padat," ujar Rani.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno, menyampaikan, selain mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan tanah jalan Tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, juga dilakukan paparan perencanaan untuk Tol Jogja-YIA. Percepatan penyelesaian pengadaan tanah menjadi prioritas yang harus diselesaikan.
Sesuai arahan Sri Sultan, Krido menambahkan, izin penetapan lokasi untuk Tol Jogja-YIA untuk segera diproses. Proses tentunya melalui
tahapan-tahapan yaitu dari Pemda DIY akan segera membentuk tim persiapan.
"Rencana kami dari Dinas Pertanahan Tata Ruang akan melaksanakan rapat persiapan minggu depan. Tadi Ngarsa Dalem mengarahkan agar segera proses penetapan lokasi dilaksanakan, dan dilakukan sosialiasi ke publik," kata Krido.
Tol Jogja-YIA akan melalui tiga kabupaten yaitu Sleman, Bantul, dan Kulon Progo yang terdiri atas 11 kapanewon dan 44 kalurahan. Untuk itu,
harus segera dilakukan sosialisasi berkaitan dengan persiapan tersebut.
"Sudah ada trasenya dan sudah sesuai dengan usulan dari Dirjen Bina Marga. Akan kita sosialisasikan setelah mendapatkan arahan," tutup Krido.
Selain Sri Sultan, paparan mengenai Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ini juga diikuti oleh Sekda DIY, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas PU PESDM DIY. (OL-16)
