Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin menyayangkan kejadian penembakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, suasana lebaran yang harusnya disambut dengan sukacita tetapi justru ada oknum yang melakukan kejadian tersebut.
"Itu tindakan yang tidak tepat dan merusak marwah, apalagi yang dijadikan sasaran adalah simbol ukhuwah karena MUI gabungan dari berbagai ormas keagamaan," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/5).
Ketika ada tindakan penembakan seperti itu, Izzul menilai secara simbolik hal tersebut dapat mengancam kerukunan umat Islam.
Baca juga : Kepala BNPT : Pelaku Penembakan Kantor MUI Pusat Alami Gangguan Jiwa
"Kami khawatir ini tidak hanya sekadar ulah seorang, tapi ada dibelakangnya yang menginginkan hubungan sesama Islam menjadi tegang, apalagi situasi ini sedang memasuki masa-masa politik," ujarnya
Ia pun mengapresiasi tindakan kepolisian yang mengambil langkah cepat menangani kasus tersebut.
Baca juga : Dokter Forensik: Tak Ada Luka Luar di Tubuh Pelaku Penembakan Gedung MUI
"Perlu diungkap lebih jauh apa motif dan tujuannya, kita khawatir ada maksud-maksud memecah belah umat Islam," ujarnya.
"Saya berharap pihak kepolisian melakukan penelusuran lebih dalam, dari situ mungkin kita bisa mengetahui orientasi atau motifnya," sambungnya.
Di sisi lain, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menyebut tindakan penembakan di kantor MUI Pusat adalah tindakan individual.
"Dia juga pernah melakukan hal yang serupa di kantor DPRD Lampung secara individual," jelas Anwar.
Ia berpesan agar umat Islam tidak terlalu membesar-besarkan masalah tersebut.
"Yang jelas, psikolog dan psikiater harus mempelajari juga kasus ini, polisi juga sudah bekerja dan kita tunggu saja, karena ini tindakan mengancam jiwa orang, berarti itu termasuk ke ranah pidana dan menjadi urusan polisi," pungkasnya. (Z-5)
Sampai saat ini, masih ada sekitar 193 ribu guru honorer lulus PPPK namun masih belum mendapatkan penempatan sejak 2021.
KEMENDIKBUD-RISTEK mengakui, sampai saat ini masih terdapat guru-guru yang belum mendapat penempatan kendati sudah dinyatakan lolos seleksi PPPK.
Di DKI Jakarta, ada 100 lebih guru PPPK yang sampai saat ini tidak mendapatkan jam pelajaran. Sehingga para guru tersebut terpaksa menjadi staf atau penjaga perpustakaan.
“Untuk yang Endar, karena keterbatasan penempatan di lingkungan Polri, dan demi pembinaan karier anggota yang bertugas di lingkungan Polri, maka dia tetap di KPK,”
Puti Guntur Sukarno mempertanyakan nasib para guru PPPK yang hingga kini belum memperoleh penempatan kerja usai dinyatakan lulus seleksi dan menerima SK.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.
MUI menilai perbedaan awal Ramadan 1447 H wajar secara teologis. Negara berwenang menetapkan melalui Sidang Isbat agar umat Islam seragam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menyebut awal Ramadan 1447 Hijriah kemungkinan besar akan mengalami perbedaan di kalangan umat Islam Indonesia.
Ketika masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak utama transformasi lingkungan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan gedung baru Majelis Ulama Indonesia akan dibangun di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris yang berada di kawasan Bundaran HI.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved