Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DIREKTORAT Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa 1 dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi DKI Jakarta kembali berkolaborasi Bersama Kementerian Sosial untuk meresmikan Rumah Susun (Rusun) Sentra Mulya Jaya Jakarta.
Rusun ini ditujukan bagi masyarakat yang memerlukan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
"Kami sangat berharap pembangunan rumah susun ini dapat dipahami sebagai wujud konkret kepedulian dari pemerintah untuk hadir kepada semua lapisan kalangan masyarakat," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.
Baca juga : P3RSI Jawa Timur Siap Jembatani Polemik Pengelolaan Rumah Susun
Iwan berharap rusun tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
"Bangunan ini juga telah dilengkapi dengan sarana prasarana, serta utilitas pendukung, seperti instalasi air bersih, taman, dan komponen pendukung lainnya, serta juga dibangun dengan memenuhi beberapa kaidah serta standar teknis lainnya," ujar Iwan.
Baca juga : Survei : Tingkat Kepuasan Penghuni Rusun Sangat Tinggi
Prosesi peresmian Rusun Sentra Mulya Jaya ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.
Turut hadir juga dalam acara peresmian ini anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania, anggota Komisi VIII DPR Komang Koheri, Kepala Sub Direktorat Wilayah II Direktorat Rumah susun Noviza Temenggung, Kepala BP2P Jawa I Firsta Ismet, dan Kepala Satker PP DKI Jakarta Ridwan Sudartha.
Mensos Tri Rismaharini menyatakan pihaknya akan melakukan assesment monitoring kepada masyarakat PPKS yang akan tinggal di Rusun Sentra Mulya Jaya. Nantinya, para penghuni juga akan diberikan fasilitas pembekalan keahlian, seperti menjahit hingga memasak.
"Kami dibantu oleh Kementerian PUPR menyiapkan rumah ini, tapi juga kita bantu mereka (penghuni) untuk usaha. Nanti akan dievaluasi. Ada assessment monitoringnya, rutin. Nanti kalau mereka sudah mampu, ya mereka harus keluar," jelas Risma.
Risma menuturkan para masyarakat yang menghuni rusun ini akan dikenakan biaya sewa murah senilai Rp10.000 per bulan. Pembangunan Rusun Sentra Mulya Jaya perlu dilaksanakan sebagai solusi penanganan masalah sosial dan bagian penyelesaian masalah perumahan untuk masyarakat di sektor informal.
Diketahui, Rusun Sentra Mulya Jaya dibangun di atas lahan kurang lebih 21.843 m² dan memiliki luas bangunan 8.367 m². Rusun yang terdiri dari 5 lantai ini juga memiliki 93 unit yang terdiri dari 91 unit standar dan 2 unit untuk difabel. (RO/Z-5)
Diana memastikan, seluruh personel Satgas PPB telah terlatih dan selalu siap siaga untuk penanganan darurat, terutama di daerah berisiko bencana.
Pekerjaan umum memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan masyarakat. Namun, sektor ini kerap menghadapi kendala.
Peringati Hari Bakti Pekerjaan Umum, ini ucapan inspiratif bisa dibagikan di media sosial untuk menghargai peran pekerja di bidang pekerjaan umum yang menjadi pilar kemajuan bangsa.
Pekerjaan umum adalah bidang yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bendungan, dan perumahan.
Direktorat Jenderal Bina Marga mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau lokasi kecelakaan beruntun di Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat, pada 13 November 2024.
KEMENTERIAN PUPR merampungkan perbaikan sejumlah infrastruktur bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu upaya itu diwujudkan dengan perbaikan kondisi 14 ruas jalan daerah.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved