Keluarga Pejabat Pamer Harta, PJ Gubernur Wajib Beri Sanksi

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Gilbert Simanjuntak, meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, supaya tegas menyikapi perilaku anak buahnya yang memamerkan kekayaan. 

Perlu diketahui, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy, tengah menjadi sorotan di media sosial karena istri dan anaknya kerap memamerkan barang mewah.

"Serahkan saja ke peraturan ASN, jelas ada aturan soal itu. Gubernur perlu bersikap tegas dan tidak pilih kasih," ujar Gilbert, di Jakarta, Jumat (31/3).

Baca juga: Gemar Flexing Pertanda Punya Masalah Insecurity dan Self-esteem

Gilbert membenarkan sifat kabid Dishub DKI itu memang bertolak belakang dengan pemimpinnya cukup sederhana. Menurut dia, Heru Budi memiliki gaya hidup sederhana selama memimpin DKI Jakarta. Salah satunya terlihat saat Heru menolak mobil dinas listrik.

"Sedangkan mobil mewah saja ditolak Gubernur, masa anak buahnya pamer berlebihan," kata Gilbert.

Baca juga: Keluarga Pejabat Dishub Pamer Harta Diperiksa Inspektorat

Gilbert berharap Kabid Dishub DKI, Massdes Arouffy, dapat sanksi akibat isteri dan anaknya memamerkan kekayaan.

"Kami meminta kepada para pejabat, khususnya pejabat Pemprov DKI Jakarta agar tidak pamer barang mewah yang nilainya jauh berbeda dengan pendapatan setiap bulannya, terkecuali pejabat itu dapat membuktikan asal-usul hartanya. Perilaku tidak terpuji sebaiknya mendapat ganjaran yang setimpal untuk menjaga marwah ASN yang masih baik," kata Gilbert.

Seperti yang diketahui, pemilik akun Twitter @PartaiSocmed mengungkapkan, kebiasaan istri Massdes memamerkan kekayaan, Kamis (30/3).

Menurut pemilik akun itu, anak Massdes juga kerap memamerkan harta, layaknya sang ibu.

"Rakyat kita banyak yang masih serba kekurangan tapi pejabat, isteri, dan anak-anaknya dengan sombongnya terkesan di mana-mana," ungkap Gilbert.

Dia menambahkan, soal pejabat pamer harta itu atas jerih payah atau hasil korupsi oknum pejabat itu perlu turun tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan penyelidikan hitung gaji berbanding harta bendanya. (Z-10)