Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berkomentar terkait adanya dugaan keterlibatan mantan Dirut PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Kuncoro Wibowo dalam kasus dugaan korupsi, ia meminta seluruh pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
"Mau dibilang kecolongan, faktanya ada asesmen pastikan. mau dibilang enggak kecolongan, faktanya seperti itu. tapi, kan kita belum tahu persisnya seperti apa. saya pikir, enggak apa-apa prosesnya dijalani dulu saja sampai nanti selesai," ujarnya saat dihubungi awak media, Rabu (15/3).
Menurut Ismail, pemeriksaan terhadap Kuncoro merupakan hal yang wajar. Sebab, Kuncoro pernah menjabat sebagai Dirut PT BGR Logistic sebelum mengemban amanah di Transjakarta.
Baca juga: Geledah Rumah Eks Bupati Langkat, KPK Sita Dokumen Aliran Uang
Sebagai informasi, PT BGR Logistic merupakan salah satu perusahaan penyalur bantuan sosial (Bansos) covid-19.
Perusahaan itu adalah salah satu anak perusahaan PT Perusahaan Perdagangan (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan milik BUMN.
Baca juga: Heru Benarkan Dirut Transjakarta Ajukan Pengunduran Diri
"Ketika beliau pernah menjabat Dirut di sana, kemudian langsung otomatis terlibat dalam kasus korupsinya, kita enggak tahu juga kan. Tapi bahwa kemudian itu dikaitkan dengan proses pemeriksaan, saya pikir memang sudah seharusnya, karena memang menjadi bagian dari tanggung jawabnya ketika menjabat sebagai Dirut," tambah Ismail.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai penyidikan baru terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial.
Diduga penyidikan baru kasus ini berkaitan dengan sosok mantan Dirut Transjakarta Kuncoro Wibowo. KPK sudah mengeluarkan perintah cegah ke luar negeri terhadap Kuncoro Wibowo. (Far/Z-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Setiap rencana pembangunan trotoar kini melalui proses negosiasi dan evaluasi yang ketat.
Menurut Arief, tingkat hunian gedung-gedung perkantoran grade AS sepanjang jalur MRT fase 1 mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan gedung-gedung di luar jalur MRT.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meluncurkan sistem pembayaran QRIS Tap di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Kamis (4/12).
Sistem pembayaran digital nasional berbasis QRIS Tap mulai diperluas ke sektor transportasi sebagai upaya mempercepat efisiensi transaksi dan memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Peluncuran Halte Revo merupakan tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kota Bekasi membangun infrastruktur transportasi m yang terintegrasi, modern, dan inklusif.
Salah satu penyebab polusi udara di Jabodetabek dan juga banyak di kota besar di Indonesia adalah polusi akibat pembakaran bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi.
Pada sektor transportasi darat, kebijaka berupa pembatasan operasional angkutan barang, contra flow, one way, serta antisipasi rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan.
Acara Class Meeting kali ini membahas permasalahan kelas menengah di Jakarta dalam bentuk kuis interaktif.
Kemenhub berdalih, pemangkasan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang pada pemerintahan baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved