Dinas Perhubungan DKI memprioritaskan layanan transportasi umum terintegrasi untuk menekan kemacetan di Jakarta karena penggunaan kendaraan pribadi, sekaligus mengantisipasi dampak rencana penghentian 10 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek pada tahun karena pensiun.
“Kami telah memprioritaskan agar masyarakat menggunakan transportasi umum dengan sistem pelayanan transportasi terintegrasi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Chaidir di Jakarta, Selasa (28/2).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Agustus 2022 memberlakukan tarif integrasi dengan biaya maksimal Rp10 ribu apabila menggunakan dua atau tiga moda transportasi umum yakni TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
Aturan penerapan tarif integrasi itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 733 tahun 2022 tentang Besaran Tarif Angkutan Umum Massal.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan hingga meningkatkan pelayanan transportasi umum yakni MRT, LRT dan TransJakarta.
Adapun peningkatan layanan transportasi umum itu di antaranya menambah kapasitas pada 2024.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, TransJakarta misalnya berencana menambah kapasitas armada hingga 6.960 armada dengan kapasitas 1,5 juta orang per hari dari kapasitas saat ini 4.700 unit armada dengan kapasitas 1,2 juta orang penumpang per hari.
Selain ganjil genap, Dinas Perhubungan DKI juga berencana menutup 27 titik putaran balik di Jakarta karena kerap menyumbang kemacetan.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebutkan pada tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pensiun. "Untuk itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) harus segera memesan rangkaian KRL baru atau bekas pakai sebagai pengganti," katanya melalui keterangan tertulis.
KCI, kata dia, sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Namun, pemerintah ingin KCI memesan KRL Jabodetabek dari PT INKA. "Namun PT INKA baru sanggup menyediakan KRL pesanan KCI pada tahun 2025 dengan harga tinggi," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengungkapkan Indonesia tidak perlu mengimpor gerbong KRL karena industri kereta api nasional mampu memproduksi kebutuhan kereta dalam negeri.
Menurut dia, kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar membutuhkan waktu. Untuk itu, ia mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia. (Ant/OL-12)
