Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
WAKIL Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir mengungkapkan pihaknya tetap pada rencana mengkaji kembali rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE) yang salah satunya membahas jalan berbayar elektronik atau 'electronic pricing road' (ERP).
Pengkajian tersebut ditujukan untuk mendengarkan aspirasi seluruh elemen masyarakat. Seperti diketahui, sejak pertama kali direncanakan, raperda PL2SE ini ditolak beberapa kalangan termasuk angkutan umum online karena khawatir akan menggerus pendapatan.
"Benar. Mengembalikan artinya mengembalikan kita nanti menunggu masukan dari semua aspek masyarakat," kata Chaidir di Jakarta, Senin (27/2).
Baca juga: Dishub DKI Kaji Kembali Raperda tentang ERP
Pengkajian kembali bakal dilakukan melalui permintaan Pemprov DKI untuk menarik raperda PL2SE dari pembahasan DPRD DKI. Namun demikian, proses itu harus melalui rapat bersama dan disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Chaidir mengatakan, pihaknya masih menunggu proses tersebut berjalan.
"Belum. Nunggu dong, nunggu jadwal dari Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)," tukas Chaidir.
Sementara itu, Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta itu menegaskan belum akan merinci pasal yang akan direvisi. Hal tersebut masih harus menunggu proses pengumpulan aspirasi dari masyarakat selesai.
"Kemungkinan besarnya kita nunggu semua masukan aspirasi dari masyarakat. Mana yang terbaik itu yang dipilih," tegasnya. (OL-17)
Dengan adanya ERP ini masyarakat akan dua kali untuk berfikir menggunakan kendaraan pribadi khususnya roda empat di Jakarta.
Adapun ERP ini termasuk dalam program transportasi jangka panjang Jakarta. Pihaknya masih menyusun blueprint penerapan ERP.
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Presiden Jokowi menyebut bahwa keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi, melainkan keputusan politik.
Tujuan pertemuan Kadishub DKI dengan ojek daring itu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya sosialisasi Dishub DKI tentang Raperda PL2SE.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung resmi memberikan insentif pajak bagi sektor perhotelan, restoran, makanan, dan minuman. Kebijakan ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 722
LEGISLATOR DPRD DKI Jakarta menyoroti masih rendahnya tingkat minat membaca di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu daripada wilayah lain di Jakarta
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memangkas sejumlah trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan horor di kawasan itu.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menghadiri kegiatan Karang Taruna Kembangan Fest 2025 di kawasan Puri CNI, Kembangan, Jakarta Barat.
Ikatan Keluarga Dewan (IKD) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai perlombaan di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta.
Pada Sabtu (23/8) pagi, indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 67 mikrogram per meter kubik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved