Kebijakan Jalan Berbayar Tekan Angka Penggunaan Kendaraan Pribadi

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung optimis bahwa kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bisa menekan angka penggunaan kendaraan pribadi khususnya di Jakarta.

"Zaman Pak Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) ada keinginan untuk menerapkan ERP seperti yang di Singapura. Dan itu sebagai salah satu alternatif, belum diputuskan ya, sebagai salah satu alternatif," ujar Pramono kepada Media Indonesia, Kamis (13/3).

Ia menjelaskan, hasil dari kajian terkait revenue atau keuntungan yang didapatkan dari penerapan ERP di Jakarta bisa mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Pram mengatakan, pendapatan tersebut nantinya untuk mensubsidi program Trans-Jabodetabek yang juga menjadi program dirinya ke depan.

Baca juga : Tolak ERP, Ojol Demo di Balai Kota DKI

"Nah, yang 1,5 triliun itu nanti akan digunakan sebagai subsidi sepenuhnya kepada yang tadi itu, yang Trans-Jabodetabek, orang yang tinggal di Bekasi, di Bogor, supaya mereka mau naik transportasi umum," beber Pram.

Ia mencotohkan, dengan adanya ERP ini masyarakat akan dua kali untuk berfikir menggunakan kendaraan pribadi khususnya roda empat di Jakarta. Menurutnya selain dengan ERP, kebijakan tarif parkir tertinggi juga ditetapkan di beberapa area parkir dan akan diperluas.  

"Sekarang naik mobil jadi mahal kan? Parkirnya juga gak murah lagi. Sehingga dengan memikian pasti akan berkurang. Nah, bagi orang yang mampu, mau bawa mobil 10 juga gak apa-apa. Bayar dong ERP-nya," jelasnya dia.

Baca juga : Kaji Rencana Jalan Berbayar, Pemprov DKI Tampung Masukan Warga

Oleh karena itu, kajian mengenai ERP terus dilakukan Pram. Ia menjelaskan, kebijakan ERP bisa dijalankan karena saat ini infrastruktur transportasi di Jabodetabek, khsusnya di Jakarta juga sudah jauh lebih baik.

"Sehingga ada kepastian orang untuk mudah masuk dan keluar Jakarta. Bahkan kami sudah menghitung, kalau ini diterapkan maka orang sampai di Kepulauan Seribu, hanya menambah maksimum Rp17 ribu-20 ribu," bebernya.

Pram menjelaskan, saat ini ia juga perlu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat terkait keputusan ini, agar menjadi percontohan untuk kota-kota selanjutnya jika menerapkan ERP.

"Belum diputuskan, saya pasti akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Karena ini kan gak bisa sendirian, sehingga bagi saya keputusan itu harus keputusan bersama," pungkasnya. (Far/P-2)