Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DPRD DKI Jakarta mengkritik keras keberadaan parkir liar yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota.
Bukan hanya parkir liar di sekitar kawasan perkantoran atau pusat perbelanjaan, namun parkir liar di sekitar sekolah juga turut menyebabkan kemacetan.
Anggota DPRD DKI Anthony Winza Prabowo menyebut banyak orang tua atau wali murid yang memarkirkan kendaraan di dekat sekolah untuk menjemput. Tak hanya itu, juga banyak pelajar yang mengemudikan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, ke sekolah.
Baca juga: Gelar Operasi Lintas Jaya, Pemprov DKI Libatkan 1.500 Personel
"Pertama karena akses bus sekolah yang minim. Di Jakarta Utara itu Koja, Cilincing dan sekitarnya, bus sekolah tidak sampai sana. Mereka terpaksa bawa kendaraan yang parkirnya sudah tentu di luar sekolah. Ini saya minta ditertibkan," tegasnya dalam rapat kerja Komisi B DPRD dengan Dinas Perhubungan DKI.
Anggota Fraksi PSI itu meminta agar jaringan bus sekolah di wilayah Jakarta diperluas. Sementara itu, untuk sekolah swasta elite yang sulit membatasi penjemputan oleh orang tua, perlu diwajibkan memiliki lahan parkir atau lahan khusus antar jemput.
"Jadi mereka harus sediakan lahan untuk drop anak-anak atau lahan untuk parkir. Jangan sampai mobilnya berderet sampai berkilo-kilometer," sambung Anthony.
Baca juga: DPRD DKI: Layanan Transportasi Bisa Selesaikan Kemacetan
Senada, anggota Komisi B DPRD DKI M. Taufik Zoelkifli juga menyoroti petugas Suku Dinas Perhubungan yang kesulitan menertibkan parkir liar di kawasan sekolah swasta dengan status menengah ke atas. Pihaknya meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban.
"Begitu masyarakat melapor dan ada Satpol PP sampai petugas Suku Dinas Perhubungan ke sana, ternyata orang tua muridnya pejabat. Mereka takut. Saya rasa ini perlu penanganan lebih, agar bisa tegas dan jangan pandang bulu," tutur Taufik.
Adapun Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail meminta Dinas Perhubungan DKI untuk memperbanyak armada bus sekolah. Serta, membagi operasional bus sekolah berdasarkan kawasan atau zonasi.(OL-11)
Petugas menyisir baliho maupun spanduk partai politik (parpol) dan caleg di jalur protokol
Penertiban kabel optik menjadi wujud komitmen perusahaan terhadap keselamatan serta peningkatan keandalan dan kualitas jaringan internet.
Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat (Jakbar) bersama Satpol PP akan menertibkan belasan terminal bayangan di tiga titik yang tersebar di wilayahnya.
Tebet Eco Park, Jakarta Selatan diketahui menimbulkan permasalahan baru beberapa waktu ini berupa pedagang kaki lima (PKL) hingga parkir liar.
Pemprov DKI berharap pedagang kaki lima bisa lebih mengedepankan kepentingan publik. Dalam hal ini, terkait program revitalisasi jalur pedestrian di kawasan Kota Tua.
Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja DKI Jakarta siap menertibkan kawasan lokalisasi Rawa Malang, Semper, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan oleh Kepala Satpol PP DKI, Arifin.
Dishub DKI juga menyiapkan bus pengantar atau shuttle dari kantong-kantong parkir menuju JIS.
DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan inspeksi di tujuh terminal dan menemukan 243 bus tidak laik jalan.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rute khusus menuju lokasi debat ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hal ini terkait hasil pemantauan Dinas Perhubungan DKI di 33 lokasi check point, yang mencatat beberapa jenis pelanggaran. Salah satunya masih banyaknya ojek yang mangkal di terminal.
Ketua Umum Organda DKI Jakarta Safruhan Sinungan meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengusaha awak angkutan umum sebab selama pandemi, angkutan umumtidak beroperasi
Menuru pengamat Intrans, Darmaningtyas, Pemerintah wajib mensubsidi layanan angkutan umum sebesar 50%. Tidak bisa kita serahkan lagi ke swasta secara murni. Mereka tetap harus disubsidi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved