Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meminta alas hak Bripka Madih terkait kasus penyerobotan lahan yang dilaporkannya. Permintaan itu disampaikan dalam proses klarifikasi yang digelar pagi ini, Jumat (10/2).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, alas hak merupakan hal penting dalam penanganan masalah tanah. Alas hak adalah salah satu syarat dalam pengajuan permohonan hak atas tanah.
"Kebetulan yang bersangkutan hanya membawa dua girik," kata Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.
"Kami belum sempat mendalami karena yang bersangkutan merasa kurang dari bukti yang dia bawa," sambungnya.
Karena merasa kurang membawa bukti, meminta pemeriksaan ulang ke Bareskrim pekan depan. Djuhandhani mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mempercayakan proses penyidikan yang dilaksanakan Polda Metro Jaya atas laporan yang dibuat Madih.
Djuhandhani memastikan Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri tetap akan menanyakan alas hak tanah kepada Madih dalam klarifikasi pekan depan.
"Selama itu belum disampaikan, kami belum bisa berbuat lebih lanjut," tandasnya.
Nama Bripka Madih mencuat ke publik setelah mengaku diperas oleh pihak kepolisian atas laporan sengketa tanah orangtuanya seluas 1.000 meter persegi. (OL-8)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Setelah putusan etik ditetapkan, pelaku akan langsung dikembalikan ke wilayah hukum Polres Tual untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved