Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) berupaya untuk melunasi pembayaran commitment fee ajang balap mobil listrik Formula E kepada FIA, dengan menggunakan dana perusahaan.
Hal itu dilakukan seusai DPRD DKI Jakarta melarang Jakpro melunasi pembayaran tersebut dengan APBD. VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarief menjelaskan pihaknya bakal segera melunasi pembayaran commitment fee tersebut.
"Oh itu sudah clear," kata Syachrial di gedung DPRD DKI, Selasa (31/1).
Baca juga: Hasil Audit, Jakpro Untung Rp5 Miliar dari Formula E
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa proses penyelenggaraan Formula E ke depan akan murni dengan skema bisnis ke bisnis (B to B). Sehingga, tidak ada anggaran dari APBD yang keluar.
"Kita kan sudah komitmen business to business semuanya, kita selesaikan," imbuhnya.
Baca juga: Bamsoet Pastikan Formula E akan Digelar dengan Dana Swasta
Di sisi lain, pihaknya menargetkan untuk mendapatkan sosok yang menjadi ketua pelaksana Formula E. Sebelumnya, ketua pelaksana ajang balap mobil berdaya listrik itu adalah politikus Partai NasDem Ahmad Syahroni.
"Februari ini mudah-mudahan insyaallah. Kita ada time plan, sudah masuk ke time plan," tutur Syachrial.
Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa Pemprov DKI masih berutang pembayaran commitment fee ke FIA sebesar Rp90 miliar, dari total Rp560 miliar yang harus dibayarkan. Adapun Pemprov dan FIA bersepakat Formula E digelar di Ibu Kota selama lima musim.(OL-11)
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
DIREKTUR Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin buka suara soal alasan belum mengizinkan warga eks Kampung Bayam untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB)
KETUA Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon mengungkap saat ini para warga Kampung Bayam belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB).
Kini, di era Pramono, antara Jakpro dan para warga eks kampung bayam menemukan kesepakatan.
SEJUMLAH warga eks Kampung Bayam mengaku sempat merasa sangat kesal dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lantaran ratusan warga tak diberi kepastian terkait hunian
Jakpro berkoordinasi dengan TransJakarta terkait penambahan armada bis menuju JIS sebagai antisipasi lonjakan penumpang di hari penyelenggaraan konser Bruno Mars.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, mengungkapkan upaya mereka untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta Fase 1B.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved