Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
INDONESIA Police Watch (IPW) menilai mahasiswa Universitas Indonesia (UI) M Hasya Attalah Syahputra dua kali menjadi korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan purnawirawan polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar.
Sebab, Hasya yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut malah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya.
"IPW meminta Polri untuk tidak menyakiti perasaan masyarakat. Penetapan tersangka itu, walaupun kasusnya dihentikan, telah menyakitkan perasaan keluarga," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Jumat (27/1).
Baca juga: Kecewa Penetapan Hasya Tersangka, Orangtua: Ayo Buktikan ke Pengadilan
Dalam penetapan tersangka tersebut, Sugeng mempertanyakan apakah penyidik turut melibatkan pihak korban, dalam hal ini kuasa hukum atau ahli. Menurutnya, pihak Hasya harus diberikan ruang yang cukup untuk mendengar secara langsung proses gelar perkara guna menetapkan tersangka.
Selain itu, Sugeng juga menilai AKB (Purn) ESBW yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas itu bersikap arogan. Sebab, purnawirawan polisi tersebut sama sekali tidak ada niat membantu menyelamatkan Hasya saat kecelakaan.
"Mahasiswa UI (Hasya) mengalami double victim, sudah mati, ditersangkakan pula," terang Sugeng.
"Sementara si polisi mendapatkan perlindungan ganda. Pertama, dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Kedua, beban itu dilemparkan ke korban," tandasnya. (OL-16)
Sebanyak 18 polisi yang terlibat dari satuan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran.
Sugeng juga mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memerintahkan secara langsung jajaran Kortas Tipidkor. Guna mendalami kasus itu.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa langkah tersebut tentunya harus didukung agar kasus judi online maupun dugaan korupsi tersebut dapat terungkap.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dikembalikan independensinya agar kembali menjadi lembaga yang kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di tanah air.
MA membantah tudingan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung TA 2022-2023
Pemotongan HPP tersebut dicoba diberi “legitimasi” berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung yang terakhir Surat Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung.
KPK bakal melanjutkan proses hukum untuk Alwin. Dia sejatinya sudah dipanggil penyidik kemarin, namun, mangkir bersama dengan istrinya Hevearita.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
KPK mengungkap adanya Rp400 juta uang untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Di samping itu, penetapan tersangka itu juga diduga untuk pengalihan isu terkait Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
KEPOLISIAN Resor Kota Barelang (Polresta Barelang) telah menetapkan dua pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai tersangka dalam kasus penyerangan yang terjadi di Rempang.
KPK mengubah format penetapan tersangka, kini penetapan tersangka akan langsung diumumkan pada publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved